- Sekda Buka FGD I Penyusunan RDTR dan Konsultasi Publik KLHS
- Kota Metro Borong Enam Prestasi pada Festival Seni Qasidah
- Pemkab Terima Salinan SK Mendagri tentang Pemberhentian Bupati
- Sulpakar Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
- RSUD Alimuddin Umar Jalani Survey Akreditasi
- Bupati Sambangi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM: Bahas Potensi Panas Bumi Hingga PLTMH
- Siap Menang, Siap Kalah! Pesan Tegas Bupati Dedi Irawan untuk Calon Peratin
- Gubernur Paparkan Strategi Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Ketahanan Pangan
- Pemprov Lampung Kawal Percepatan Pengembangan PLTP Rajabasa
- Inflasi Lampung Terendah di Sumatera, Gubernur Mirza Tegaskan Harga Dijaga
RSUD Alimuddin Umar Jalani Survey Akreditasi
Wakil Bupati Ingatkan Akreditasi Bukan Sekadar Dokumen

LAMPUNG BARAT, MFH,-- Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Alimuddin Umar menjalani Survey Akreditasi pada 5, 8, dan 9 Oktober
2026. Survei dilakukan Tim Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Quality and Safety
Improvement (LARSQI) yang diketuai Dr. drg. Torry Duet Irianto, M.Kes.
Ini menjadi ujian penting, status Akreditasi
Paripurna yang disandang RSUD Alimuddin Umar akan berakhir pada 15 November
2026. Survei kali ini akan menentukan apakah predikat tertinggi itu mampu
dipertahankan.
Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin
menegaskan, akreditasi tidak boleh dimaknai sempit sebagai proses meraih
predikat.
Baca Lainnya :
- Bupati Sambangi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM: Bahas Potensi Panas Bumi Hingga PLTMH0
- Seragam Gratis Tak Sekadar Ringankan Beban, Pemkab Lambar Pacu Semangat Belajar Siswa0
- Jelang MTQ ke-53, Lampung Barat Matangkan Kesiapan 46 Anggota Kafilah0
- HUT ke-81 TNI, Wabup Lampung Barat Silaturahmi ke Kodim 0422/LB0
- Pemprov Lampung Dorong Potensi Desa di Lampung Barat melalui Program Desaku Maju0
“Akreditasi rumah sakit bukan semata-mata
proses penilaian untuk memperoleh sebuah predikat,” ujar Mad Hasnurin, Kamis 08
Oktober 2026.
Lebih dari itu, kata dia, akreditasi
adalah cara memastikan pelayanan kesehatan benar-benar memenuhi standar mutu
dan mengutamakan keselamatan pasien.
“Akreditasi merupakan bagian dari upaya
kita bersama untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
masyarakat memenuhi standar mutu, mengutamakan keselamatan pasien, serta
dilaksanakan secara profesional, aman, efektif, dan berkesinambungan,” katanya.
Mad Hasnurin menilai RSUD Alimuddin Umar
memiliki peran vital sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di Lampung
Barat. Karena itu, peningkatan mutu harus menjadi komitmen permanen, bukan
hanya saat ada survei.
Ia berharap survei berjalan objektif dan
transparan. Kepada jajaran rumah sakit, Wakil Bupati Lampung Barat berpesan
agar mengikuti rangkaian survei secara terbuka dan jujur.
“Kepada seluruh jajaran RSUD Alimuddin
Umar, saya berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian survei dengan
sungguh-sungguh, terbuka, jujur, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, ukuran keberhasilan
rumah sakit bukan terletak pada kelengkapan dokumen.
“Saya juga berharap hasil dari proses
akreditasi ini bukan hanya pemenuhan dokumen dan standar semata, tetapi
benar-benar diwujudkan dalam budaya kerja sehari-hari, mulai dari
profesionalisme pelayanan kepada pasien, keselamatan tenaga kesehatan, pasien,
kebersihan dan keamanan lingkungan rumah sakit, hingga kepuasan masyarakat,”
tegasnya.
Dikatakan Mad Hasnurin, pihaknya akan
terus memberikan dukungan. Pada akhirnya, keberadaan rumah sakit bukan soal
gedung dan alat medis.
“Keberadaan rumah sakit bukan hanya
tentang gedung, peralatan, maupun administrasi, tetapi tentang bagaimana
masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, cepat, ramah,
dan manusiawi,” katanya.
Sebelumnya, Plt. Direktur RSUD Alimuddin
Umar, dr. Seruni Era Lestari, Sp.M memaparkan sejarah singkat dan fasilitas
rumah sakit.
Ia berharap tim surveyor memberikan
penilaian objektif serta masukan konstruktif agar mutu pelayanan semakin
meningkat.
Menurutnya, ukuran sebuah
keberhasilan RS bukan terkait lengkapnya dokumen maupun lengkapnya alat medis,
namun bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
[MFH/Diskominfo]











