BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus membangun ketahanan pangan berbasis desa kepada peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama peserta didik Sespimti Polri dengan tema “Kebijakan Daerah dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung” yang berlangsung di Ruang Rapat Utama, Rabu (7/10/2026).

Dalam paparannya, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kekuatan utama perekonomian Lampung.

Baca Lainnya :

• Pemprov Lampung Kawal Percepatan Pengembangan PLTP Rajabasa0
• Inflasi Lampung Terendah di Sumatera, Gubernur Mirza Tegaskan Harga Dijaga0
• Pemprov Dorong Penguatan Kepemimpinan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik0
• Pemprov Lampung Lantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama0
• Pemprov Lampung Gelar Nobar Final FIFA ASEAN Cup 20260

Dengan luas daratan sekitar 3,3 juta hektare, sekitar 1,7 juta hektare dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, sementara sekitar 1 juta hektare merupakan kawasan hutan.

Ia menyebut sekitar 1,7 juta masyarakat Lampung bekerja sebagai petani dan pekebun. Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sangat menentukan pergerakan ekonomi daerah.

“Kalau 60 persennya penduduk ini adalah petani, maka yang paling menyebabkan naik-turunnya perekonomian suatu daerah kami ini adalah pertanian sebenarnya,” ujarnya.

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Lampung memiliki berbagai komoditas unggulan pangan, antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, dan pisang.

Produksi padi Lampung mencapai sekitar 3,2 juta ton, jagung sekitar 1,7 juta ton, sementara ubi kayu menempatkan Lampung sebagai daerah penghasil terbesar di Indonesia.

Namun, menurutnya, besaran produksi pangan belum secara otomatis menjamin kesejahteraan petani dimana selama ini, sebagian besar hasil pertanian masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah dan keuntungan lebih banyak dinikmati pada rantai pasok setelah petani.

“Pangan yang di Provinsi Lampung ini selama ini belum bisa memakmurkan masyarakat Lampung. Petani kita selama ini menjual bahan mentah. Yang kedua, daya tawar petani ini lemah,” jelasnya.

Karena itu, Pemprov Lampung mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat hilirisasi dan ekosistem ekonomi di tingkat desa.

Gubernur Mirza menjelaskan bahwa arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui program Desaku Maju, yang menempatkan desa sebagai pusat produksi sekaligus pengolahan pangan.

“Ketahanan pangan kita mulai dari desa, bukan dari nation saja. Maka kami buat program namanya Desaku Maju,” katanya.

Melalui program tersebut, Pemprov Lampung antara lain mengembangkan penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC) di desa.

Fasilitas tersebut memanfaatkan limbah sebagai bahan baku dan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi petani.

Pada 2025, program PHC telah dilaksanakan di 500 desa dan pada 2026 diperluas hingga 2.000 desa. Setiap fasilitas ditargetkan mampu mendukung kebutuhan sekitar 400 hektare lahan pertanian.

Selain pupuk, Pemprov Lampung juga mengembangkan penyediaan mesin bed dryer atau pengering hasil pertanian di desa.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan nilai jual komoditas yang selama ini dijual dalam kondisi basah.

“Kita selalu menjual bahan mentahnya basah. Padi dijual basah, jagung dijual basah, singkong dijual basah. Maka kami buat program di setiap desa, di 400 desa mesin bed dryer. Keluar dari desa itu sudah kering, harganya naik, lebih efisien,” ujarnya.

Penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pelatihan vokasi bagi pemuda usia produktif, penguatan BUMDes dan koperasi, serta pengembangan mesin-mesin industri sederhana untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.

Gubernur Mirza mencontohkan komoditas padi yang tidak lagi hanya dijual sebagai gabah, tetapi diolah menjadi beras di wilayah produksi. Demikian pula jagung yang diarahkan untuk dapat diolah menjadi pakan ternak di desa, sehingga tercipta ekosistem peternakan dan perikanan yang lebih efisien.

“Intinya kami mempersiapkan desa kami bukan hanya memproduksi pangan, tapi juga memproduksi barang jadi,” tegasnya.

Upaya tersebut juga diintegrasikan dengan program pemerintah pusat, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Bulog, gapoktan, dan berbagai kelembagaan ekonomi masyarakat.

Gubernur Mirza mencontohkan pemanfaatan KDMP untuk memotong mata rantai perdagangan gabah. Gabah yang sebelumnya dikirim keluar Lampung untuk diolah kemudian dibeli kembali dalam bentuk beras, kini diarahkan untuk diserap koperasi dan dikirim ke penggilingan terdekat.

“Kalau KDMP ini bisa bekerja dengan masif di Provinsi Lampung, maka kami tidak mengirim gabah lagi ke luar Lampung, kami mengirim beras,” ujarnya.

Gubernur Mirz berpendapat bahwa pola tersebut tidak hanya memberikan efisiensi harga, tetapi juga menjaga agar nilai tambah komoditas tetap berada di Lampung dan manfaat ekonominya dapat dirasakan petani.

Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung kini berada di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi kedua di Sumatera.

Ia juga memaparkan sejumlah indikator peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, di antaranya penjualan kendaraan yang meningkat, khususnya kendaraan yang banyak digunakan di wilayah pertanian, peningkatan pengiriman barang ke kabupaten dan desa, kenaikan penjualan semen ritel, serta meningkatnya pembelian alat dan mesin pertanian.

Gubernur Mirza menegaskan bahaa penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan produksi.

Masyarakat, khususnya petani sebagai produsen pangan, juga harus memiliki akses terhadap pangan bergizi dengan harga yang terjangkau.

Ia menyoroti pentingnya membangun ekosistem pangan dari hulu hingga hilir di wilayah desa. Petani padi harus dapat memperoleh beras dengan harga yang baik, petani jagung memperoleh pakan dengan harga terjangkau, dan peternak dapat memperoleh pakan yang murah sehingga harga protein hewani juga lebih terjangkau masyarakat.

“Ketika itu dijalankan, itulah namanya bagi saya itu adalah ketahanan pangan,” katanya.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Pemprov Lampung mengedepankan kolaborasi dengan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Gubernur menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut antara lain terlihat dalam pengawalan produksi dan harga komoditas pangan. Polri membantu penguatan sektor jagung, TNI mendukung sektor padi dan hilirisasi, sementara berbagai UMKM juga dilibatkan dalam pengembangan pengolahan hasil pertanian.

“Ini kolaborasi saya dengan Forkopimda semuanya. Di sini kami sepakat dalam Forkopimda kita majukan pangan, konsepnya seperti ini, kita jalan sama-sama,” ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan Rombongan Sespimti Polri Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026.

Menurutnya, kegiatan PKDN memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengintegrasikan teori dan konsep yang diperoleh selama pendidikan dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk memahami karakteristik wilayah dan merumuskan solusi berdasarkan fakta serta data.

Ia menyebut tema PKDN tahun ini sangat relevan dengan tantangan pembangunan nasional, khususnya terkait kedaulatan pangan, energi, dan pertumbuhan ekonomi yang produktif serta inklusif.

“Seorang pemimpin tingkat tinggi dituntut tidak hanya mampu mengelola organisasi internal, tetapi juga harus memiliki kemampuan membaca perubahan dengan strategis, membangun kolaborasi lintas sektoral, serta mengambil keputusan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]