PESAWARAN,MFH,-- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendorong hilirisasi komoditas kakao dimulai dari tingkat desa agar nilai tambah hasil perkebunan dapat dinikmati langsung oleh petani. Menurut Gubernur, keterbatasan fasilitas pengering selama ini membuat petani hanya dapat menjual kakao dengan harga tinggi pada musim kemarau.

"Strategi Provinsi Lampung ke depan adalah mendesain struktur ekonomi agar pertumbuhannya inklusif, ikut memakmurkan dan mengentaskan kemiskinan. Bagaimana caranya? Hilirisasi, nilai tambah harus dilakukan dari sumber bahan baku, yaitu ada di desa-desa," ucap Gubernur Mirza saat kegiatan pemberdayaan desa wisata melalui pelatihan, penyerahan solar dryer, dan akselerasi pengembangan ekonomi daerah komoditas kakao di Pekon Ampai, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Kamis (8/10/2026).

Menurut Gubernur Mirza, solar dryer yang diserahkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pengeringan kakao di tingkat petani. Teknologi tersebut dinilai sederhana, tetapi dapat membuka kesempatan bagi petani untuk menghasilkan kakao kering secara lebih konsisten sepanjang tahun.

Baca Lainnya :

• Kejari dan Pemkab Pesawaran Perkuat Pencegahan Korupsi 0
• Desa Sukadadi Wakili Lampung Pada Penilaian Kampung Pancasila KASAD Award 20260
• Lomba Video Konten Literasi 2026 Dorong Kreativitas Generasi Muda Pesawaran0
• Pemkab Pesawaran Studi Komparasi ke Pemkab Gunung Kidul0
• Bupati Terima Penghargaan Nasional Desa Sidodadi Sebagai Desa Cantik Terbaik 20260

Selama ini petani menghadapi persoalan ketika panen berlangsung pada musim hujan. Kakao yang belum kering harus segera dijual sehingga petani menerima harga lebih rendah karena tidak memiliki fasilitas pengering yang memadai.

Gubernur Mirza menyebut harga kakao basah dalam kondisi tertentu berada di kisaran Rp20.000-Rp30.000 per kilogram. Setelah dikeringkan, harganya dapat meningkat menjadi sekitar Rp70.000-Rp80.000 per kilogram, sehingga proses pengeringan menjadi titik penting dalam meningkatkan pendapatan petani.

"Cokelat mahal kalau kering. Benar mahal kalau jualnya sepanjang tahun bisa mahal. Tapi mereka hanya bisa jual tiga atau empat bulan secara mahal," ujar Gubernur Mirza. Kondisi itu membuat pendapatan petani sangat bergantung pada cuaca dan musim panen.

Pemprov Lampung, lanjut Gubernur, tengah mendorong agar nilai tambah komoditas tidak berhenti pada penjualan bahan mentah. Dari total komoditas Lampung yang menurut Gubernur bernilai sekitar Rp150 triliun dalam struktur PDRB, baru sekitar Rp40 triliun yang mengalami hilirisasi atau tidak lebih dari 30 persen.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperkuat industri pengolahan berbasis komoditas lokal. Selama ini, sebagian besar nilai tambah justru dinikmati industri berskala besar, sementara bahan baku berasal dari desa-desa sentra produksi.

Karena itu, Gubernut Mirza berharap Pekon Ampai tidak hanya menjadi tempat pengeringan kakao, tetapi juga dapat menjadi pusat pengembangan dan produksi solar dryer. Alat tersebut diharapkan dapat ditiru, dikembangkan, kemudian didistribusikan ke sentra-sentra kakao di sepanjang pesisir Lampung.

"Yang saya harapkan nanti di Pekon Ampai bukan hanya bisa suplai, bukan hanya bisa mengeringkan, tapi bisa mencontoh, membuat pengering seperti ini, dan mendistribusikan, menjual pengering-pengering solar dryer ini di sepanjang pesisir Lampung," kata Gubernur Mirza.

Potensi kakao di wilayah tersebut cukup besar. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyebut produksi kakao Pesawaran termasuk yang terbesar di Indonesia dan menjadi yang tertinggi di Lampung, khususnya di wilayah pesisir.

Data yang disampaikan Pelaksana Harian Kepala OJK Provinsi Lampung Eti Eliati memperkuat gambaran tersebut. Pesawaran disebut memiliki luas lahan kakao sekitar 25.000,8 hektar dengan produksi sekitar 21.000 ton per tahun.

OJK mendorong pengembangan kakao melalui ekosistem closed-loop yang menghubungkan sektor hulu dan hilir. Skema tersebut mencakup akses pembiayaan petani, mitigasi risiko oleh lembaga penjamin, kepastian pasar dan harga melalui offtaker serta industri pengolahan, hingga pendampingan pemerintah daerah dan akademisi.

Dalam kegiatan tersebut, PNM juga akan merealisasikan pembiayaan sebesar Rp318 juta kepada 50 debitur pelaku usaha tani kakao. Pembiayaan itu diharapkan meningkatkan volume usaha sekaligus pendapatan petani.

Selain bantuan solar dryer, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pengembangan UMKM berbasis kakao. Pada kegiatan tersebut Gubernur meninjau sejumlah usaha UMKM milik warga dan mendorong agar semakin banyak pelaku usaha lokal mampu meningkatkan skala bisnisnya.

Dari sisi pembiayaan ultra mikro, PNM melaporkan telah memiliki sekitar 490.000 nasabah di Lampung. Hingga September 2026, outstanding pembiayaan mencapai sekitar Rp2 triliun, sedangkan penyaluran sepanjang 2026 telah mencapai Rp2,04 triliun.

Khusus di Pesawaran, jumlah nasabah PNM Mekaar tercatat 29.383 orang dengan outstanding sekitar Rp125,86 miliar. PNM juga memiliki 11 cabang, 148 pendamping, dan 1.940 kelompok nasabah di wilayah tersebut.

Gubernur juga mengaitkan pengembangan kakao dengan penguatan Desa Wisata Budaya Pekon Ampai. Pekon tersebut merupakan salah satu kawasan yang disebut sebagai Kampung Tua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019, sekaligus memiliki potensi agroforestri kakao melalui perhutanan sosial.

Menurut Gubernur Mirza, posisi Pekon Ampai strategis karena berada di antara sejumlah destinasi wisata seperti Gigi Hiu, Kiluan, Pulau Wayang, Pahawang, Legundi, dan kawasan wisata lainnya. Karena itu, ia meminta masyarakat bersama pemerintah daerah menyiapkan Pekon Ampai sebagai tujuan wisata budaya sekaligus menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan.

"Pekon Ampai harus bisa memanfaatkan letak yang strategis ini. Saya berharap kalau kita bisa memajukan budaya, melestarikan budaya, membuat Pekon Ampai menjadi destinasi wisata budaya yang baik, maka semua orang akan datang ke Pekon Ampai untuk melihat indahnya budaya Lampung," ujar Gubernur.

Pemprov Lampung, Pemkab Pesawaran, PNM, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya akan didorong berkolaborasi mengembangkan Pekon Ampai sebagai kawasan wisata budaya sekaligus sentra ekonomi masyarakat. Gubernur Mirza juga menyebut akses menuju kawasan tersebut telah diperbaiki sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan potensi wisata.

Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menyambut bantuan solar dryer tersebut sebagai bentuk kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat. Dari 10 desa yang diusulkan, bantuan diberikan kepada tiga desa, yakni Sidodadi, Maja, dan Pekon Ampai.

Nanda meminta masyarakat dan pelaku UMKM penerima manfaat memaksimalkan sekaligus merawat fasilitas tersebut secara gotong royong. Dengan demikian, alat pengering dapat memiliki usia pakai panjang dan terus mendukung produktivitas pengolahan hasil bumi.

Pengembangan kakao juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hasil melalui pengolahan dan fermentasi. OJK menilai peningkatan kapasitas petani, peremajaan tanaman, pencegahan alih fungsi hutan, serta pengolahan dari biji mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi menjadi bagian penting dari hilirisasi kakao Pesawaran.

Dalam kesempatan itu, OJK juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan produk jasa keuangan. Masyarakat diminta menerapkan prinsip 'legal dan logis", yakni memastikan lembaga jasa keuangan berizin dan diawasi OJK serta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan yang tidak masuk akal.

Selain penguatan ekonomi, kegiatan tersebut dirangkai dengan pelestarian budaya Lampung. Gubernur mengunjungi Rumah Adat Sai Batin Marga Punduh untuk mengikuti prosesi adat dan berdialog dengan tetua adat, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada Masyarakat Adat Marga Punduh atas upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan di Provinsi Lampung. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/400.3.1/3524/V.01/HK/2026.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis itu juga sejalan dengan kebijakan Hari Kamis Beradat di Lampung. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2025 memang mengatur penggunaan bahasa Lampung dan pemakaian batik khas Lampung setiap Kamis sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa dan budaya daerah.

Bagi Pemprov Lampung, pengembangan Pekon Ampai tidak berhenti pada pemberian bantuan alat. Integrasi antara pengeringan kakao, pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas petani, pengembangan UMKM, pelestarian budaya, dan pariwisata diharapkan membentuk ekosistem ekonomi desa yang mampu menciptakan nilai tambah di daerah asalnya.

Dengan pengeringan yang lebih baik, petani memiliki peluang menjual kakao berkualitas dengan harga lebih tinggi dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim kemarau. Dalam jangka lebih panjang, hilirisasi di tingkat desa diharapkan memperluas sumber pendapatan masyarakat, membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, serta membuat pertumbuhan ekonomi Lampung semakin dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]