PESAWARAN, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja dan studi komparasi ke Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mempelajari berbagai strategi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak, retribusi, hingga pelayanan publik.

Di bawah kepemimpinan Bupati Nanda Indira B.,S.E.,M.M. dan Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, S.H., optimalisasi PAD diarahkan tidak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memastikan pengelolaannya dilakukan secara tertib, transparan, efektif, serta tidak membebani masyarakat. Peningkatan PAD diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Pesawaran berdiskusi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Gunung Kidul untuk menggali praktik pengelolaan berbagai sektor yang menjadi sumber PAD.

Baca Lainnya :

• Bupati Terima Penghargaan Nasional Desa Sidodadi Sebagai Desa Cantik Terbaik 20260
• Desa Sidodadi Teluk Pandan Wakili Pesawaran Masuk 12 Besar Desa Cantik Terbaik Nasional 20260
• ITERA dan BPBD Pesawaran Kolaborasi Susun Kajian Risiko Bencana Tahun 2026–20300
• Pemkab Pesawaran Jajaki Kerja Sama Replikasi SISGITA Bersama Pemkot Tangsel0
• Menapaki 60 Tahun Trans-AD II Desa Hanura: Warisan Perjuangan yang Terus Hidup0

Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Wildan, S.E., M.M., mengatakan studi komparasi tersebut memberikan gambaran mengenai sejumlah inovasi yang dapat menjadi referensi dalam penguatan pengelolaan PAD di Kabupaten Pesawaran.

Dalam studi tersebut, model pengelolaan retribusi pariwisata Gunung Kidul menjadi salah satu perhatian utama Pemkab Pesawaran. Berbeda dengan pola yang umumnya bertumpu pada masing-masing aset atau destinasi wisata, Gunung Kidul menerapkan konsep retribusi berbasis kawasan dengan sistem satu pintu.

Melalui model tersebut, sejumlah kawasan wisata di-cluster secara terpadu dan wisatawan melakukan pembayaran melalui satu Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) sebagai pintu masuk layanan fasilitas pariwisata. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan penerimaan dilakukan secara lebih terintegrasi sekaligus memudahkan pengawasan terhadap arus kunjungan dan penerimaan retribusi.

Model tersebut menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Pesawaran karena memiliki karakteristik potensi pariwisata yang tersebar di berbagai kawasan. Konsep pengelolaan berbasis kawasan dinilai dapat menjadi salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan retribusi pariwisata yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pengelolaan retribusi tersebut semakin diperkuat melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemkab Gunung Kidul telah menerapkan sistem pembayaran secara cashless melalui e-ticketing berbasis QRIS menggunakan perangkat Mobile Point of Sale (M-POS) di TPR kawasan Pantai Selatan.

Setiap transaksi tercatat dan tervalidasi secara real-time melalui sistem yang terhubung dengan dasbor keuangan daerah. Sistem ini memberikan kemudahan pembayaran bagi wisatawan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah.

Digitalisasi juga diikuti dengan penguatan integritas dan pengawasan. Petugas retribusi dirotasi secara berkala untuk menjaga objektivitas dan meminimalkan potensi penyimpangan. Pengawasan dilakukan secara berlapis melalui audit rutin dan inspeksi mendadak.

Penerapan model pengelolaan tersebut turut mendukung capaian PAD sektor pariwisata Kabupaten Gunung Kidul yang mencapai Rp53,87 miliar atau 149,40 persen dari target, dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 4,37 juta orang.

Capaian tersebut menjadi salah satu bahan pembelajaran penting bagi Pemkab Pesawaran dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sektor pariwisata, terutama dalam menjawab kebutuhan akan sistem pemungutan retribusi yang mampu menjangkau wisatawan secara langsung, mudah, transparan, dan tetap memberikan ruang bagi peningkatan kualitas pelayanan.

Pada sektor pajak daerah, Pemkab Pesawaran mempelajari penerapan Sistem Elektronifikasi Pembayaran Pajak Terintegrasi (SENAPATI).

Sistem ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak melalui berbagai kanal pembayaran, mulai dari QRIS dinamis, virtual account, perbankan daerah, dompet digital, hingga jaringan Indomaret dan Pos Indonesia.
Layanan tersebut mencakup sejumlah jenis pajak, antara lain PBB-P2, BPHTB, Opsen PKB, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk makanan, minuman, dan tenaga listrik. Digitalisasi pembayaran tersebut turut mendorong kontribusi pajak terhadap PAD Gunung Kidul hingga lebih dari 41 persen.

Studi juga mencakup pengelolaan BLUD, khususnya RSUD Wonosari yang telah berstatus akreditasi paripurna. Rumah sakit tersebut menerapkan percepatan proses klaim BPJS melalui Tim Verifikator Internal. Dengan Cost Recovery Rate (CRR) sebesar 107,27 persen, pendapatan dari BPJS Kesehatan menjadi salah satu sumber utama pendapatan rumah sakit, yakni mencapai 88,28 persen.

Selain pengelolaan keuangan, RSUD Wonosari mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, di antaranya program pengantaran obat ke rumah pasien melalui “Gatot Sehat” serta layanan pengurusan dokumen kependudukan setelah persalinan melalui “Tiwul Kita”, yang didukung sistem digital terintegrasi.

Pada sektor perdagangan dan retribusi pasar, Pemkab Gunung Kidul menerapkan filosofi “Jejeg Nglayani” atau teguh berintegritas dan tulus melayani dalam pengelolaan 38 pasar tradisional. Pengumpulan retribusi dilakukan melalui delapan Kemantren yang diperkuat dengan pemantauan karcis dan evaluasi secara berkala.

Sejumlah inovasi juga diterapkan, seperti SI TEPAT untuk layanan tera dan tera ulang timbangan pedagang, Toko Kendil Simbok untuk stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta program “Piala Sang Juara” untuk pemberdayaan ekonomi alumni Balai Latihan Kerja (BLK). Transparansi retribusi pasar juga didorong melalui keterbukaan informasi agar masyarakat dapat turut melakukan pengawasan.

Sementara itu, pada sektor persampahan, Kabupaten Gunung Kidul mengembangkan pembayaran retribusi kebersihan secara cashless untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Upaya tersebut disertai edukasi pemilahan sampah sejak dari rumah.

Pengelolaan TPA Wukirsari seluas 9,1 hektare dilakukan dengan metode control landfill yang terbagi dalam tiga sel. Pemerintah daerah juga memanfaatkan gas metana dari sampah untuk kebutuhan memasak secara gratis bagi sekitar 40 kepala keluarga di sekitar TPA, sekaligus mengembangkan zona penyangga dan taman edukasi.

Pada sektor perparkiran, diterapkan pembagian pengelolaan yang jelas antara pajak parkir untuk kawasan komersial dan retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan. Optimalisasi dilakukan melalui kerja sama pengelolaan titik parkir strategis dengan juru parkir resmi melalui kontrak tahunan dan skema bagi hasil yang transparan.

Pengawasan juga diperkuat melalui pembayaran non-tunai dan penertiban parkir liar untuk memastikan seluruh potensi retribusi dapat masuk ke kas daerah.

Selain sektor pajak dan retribusi, studi komparasi turut membahas optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD). Aset yang tidak digunakan langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat dimanfaatkan melalui skema sewa, pinjam pakai, maupun kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.

Pengelolaan tersebut diperkuat dengan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta rekonsiliasi dan evaluasi PAD secara berkala bersama OPD pengampu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah, termasuk dari pemanfaatan aset, tercatat dan masuk ke kas daerah.

Melalui studi komparasi tersebut, Ketua TAPD Kabupaten Pesawaran Wildan S.E.,M.M. berharap Pemkab Pesawaran dapat mengadopsi praktik-praktik yang sesuai dengan karakteristik daerah dan merumuskannya menjadi kebijakan yang adaptif, inovatif, transparan, serta akuntabel.

"Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Pesawaran dalam memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun tata kelola pemerintahan yang modern sebagai bagian dari arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya. [MFH/Diskominfotiksan]