PESAWARAN, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkolaborasi dengan Tim Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Pesawaran Tahun 2026–2030.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Risiko Bencana yang digelar di Ruang Rapat Teluk Ratai Setdakab Pesawaran, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan FGD dibuka oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira Bastian, S.E., M.M., yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sunyoto, S.E.,M.M. Pertemuan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, DPRD Pesawaran, Perwakilan Instansi Vertikal, Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, para Camat, Kepala Desa dan perwakilan organisasi relawan.

Baca Lainnya :

• Pemkab Pesawaran Jajaki Kerja Sama Replikasi SISGITA Bersama Pemkot Tangsel0
• Menapaki 60 Tahun Trans-AD II Desa Hanura: Warisan Perjuangan yang Terus Hidup0
• Pemkab Pesawaran Perkuat Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Kabupaten Layak Anak0
• Bupati Nanda Indira Ajak Masyarakat Bersatu Teguh Membangun Pesawaran0
• Dari Lumbung Pangan jadi Lumbung Energi, Gubernur Dorong Lampung Pimpin Pengembangan Bioetanol0

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sunyoto menyampaikan, bahwa dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan salah satu landasan penting dalam perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Untuk itu, diperlukan keselarasan data dan persepsi antarinstansi serta seluruh pemangku kepentingan.

“FGD ini dilaksanakan untuk menjaring masukan, data sektoral serta melakukan validasi terhadap peta risiko, sehingga dapat menghasilkan dokumen KRB yang akurat dan aplikatif,” jelasnya.

Menurutnya, upaya penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

“Bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, namun dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir melalui kesiapsiagaan dan perencanaan yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Tim ITERA yang diketuai oleh Rezki Naufan Hendrawan, S.T.,M.T. dari Dosen Program Studi Teknik Geologi dalam paparannya menjelaskan bahwa KRB Kabupaten Pesawaran Tahun 2026–2030 disusun untuk mengetahui tingkat risiko bencana melalui analisis bahaya, kerentanan dan kapasitas secara spasial dan terintegrasi.

Kajian tersebut nantinya menjadi dasar dalam mendukung kebijakan penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penataan ruang serta aksi kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam kajian awal, Kabupaten Pesawaran memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, perbukitan, pulau-pulau kecil hingga daerah aliran sungai. Kondisi geografis tersebut beriringan dengan berbagai potensi ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi.

Berdasarkan data yang dipaparkan Tim ITERA, sejumlah jenis bencana yang menjadi lingkup kajian meliputi banjir, banjir bandang, gempabumi, kekeringan, tanah longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta tsunami.

Kajian juga mencakup penyusunan peta bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana, termasuk peta risiko multi-bahaya. Hasil kegiatan ditargetkan menghasilkan Dokumen KRB Kabupaten Pesawaran 2026–2030, album peta, matriks desa serta rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana.

Dalam paparan sementara, Tim ITERA juga mencatat sejumlah hasil analisis bahaya. Di antaranya, potensi bahaya banjir kelas sedang dan tinggi terdapat di sejumlah wilayah, dengan luasan tertinggi pada kelas sedang dan tinggi berada di Kecamatan Negeri Katon. Untuk banjir bandang, Kecamatan Padang Cermin tercatat memiliki potensi bahaya dengan total luasan kelas bahaya mencapai 1.099,57 hektare.

Untuk ancaman lainnya, kajian sementara menunjukkan bahaya Karhutla Kabupaten Pesawaran tergolong kelas tinggi, dengan Kecamatan Negeri Katon memiliki luasan kelas bahaya tertinggi. Sementara bahaya kekeringan tergolong kelas sedang dan bahaya tsunami tergolong kelas tinggi yang berada di Kecamatan Padang Cermin.

Selain menganalisis bahaya, kajian KRB juga memperhitungkan aspek kerentanan sosial-budaya, ekonomi, fisik serta ekologi/lingkungan. Sementara aspek kapasitas daerah dinilai melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM).

Melalui FGD ini, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan juga didorong untuk memberikan masukan berdasarkan data serta kondisi sektoral masing-masing.

Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas dokumen KRB sehingga nantinya benar-benar dapat menjadi acuan bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran.

Tahapan selanjutnya dalam penyusunan KRB meliputi finalisasi kajian kerentanan dan kapasitas, penyusunan Peta Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat, asistensi kepada BNPB, penyusunan rekomendasi generik dan spesifik beserta matriks, serta konsultasi publik.

Seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen KRB 2026–2030 yang komprehensif, berbasis data dan dapat digunakan sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih aman, tangguh dan berkelanjutan. [MFH/Diskominfotiksan]