BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kapasitas, kaderisasi, serta perluasan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam ruang pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung M. Firsada dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) V Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Selasa (6/10/2026).

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo.

Baca Lainnya :

• Pemprov Lampung Lantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama0
• Pemprov Lampung Gelar Nobar Final FIFA ASEAN Cup 20260
• KPK Beri Penghargaan kepada Provinsi Lampung atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi0
• Keamanan Siber Diperkuat, Pemprov Lampung Raih Apresiasi Nasional dari BSSN0
• Pemprov Tegaskan Sinergi dengan TNI dalam Menjaga Stabilitas dan Mendukung Pembangunan0

Membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Firsada menyampaikan apresiasi kepada KPPI Provinsi Lampung yang selama ini konsisten menjaga ruang perjuangan perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan daerah.

Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam politik tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka atau persentase, tetapi lebih jauh memastikan perempuan memiliki kesempatan, kapasitas, dan keberanian untuk hadir dalam ruang pengambilan keputusan.

“Target keterwakilan perempuan dalam politik harus kita lihat sebagai pintu masuk untuk membangun kepemimpinan yang lebih inklusif. Kita ingin semakin banyak perempuan Lampung yang duduk di lembaga legislatif, hadir dalam pemerintahan, memimpin organisasi, menjadi pengambil kebijakan, dan mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.

Firsada menekankan bahwa upaya meningkatkan keterwakilan perempuan membutuhkan proses yang berkelanjutan, salah satunya melalui kaderisasi.

Karena itu, KPPI diharapkan tidak hanya menjadi ruang konsolidasi bagi perempuan yang telah aktif dalam politik, tetapi juga menjadi wadah pendidikan dan kaderisasi bagi perempuan muda Lampung.

“Perempuan muda harus diberi kesempatan untuk belajar politik sejak dini. Bukan politik dalam pengertian sempit, tetapi politik sebagai proses memahami persoalan masyarakat, memahami kebijakan publik, menyampaikan gagasan, membangun komunikasi, dan mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama,” katanya.

Firsada mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan.

Upaya tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan agenda penguatan kepemimpinan perempuan.

Perempuan yang memiliki pendidikan dan keterampilan, lanjutnya, akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk menentukan masa depan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan.

Selain itu, Firsada mendorong KPPI untuk turut memperkuat literasi digital dan literasi politik, khususnya bagi perempuan muda.

“Jangan sampai perempuan hanya menjadi konsumen informasi di media sosial. Perempuan juga harus mampu menjadi pihak yang memahami, mengolah, menyampaikan, dan menggunakan informasi untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Firsada berharap Musda V KPPI Lampung menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mengevaluasi perjalanan kepengurusan, menyusun program kerja yang konkret, serta membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan Lampung.

Sementara itu, Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari menyampaikan bahwa Musda V menjadi momentum berakhirnya masa kepengurusan DPD KPPI Provinsi Lampung periode 2021–2026 sekaligus menjadi awal bagi kepengurusan periode 2026–2031.

Nenden berharap proses pergantian kepemimpinan dapat tetap menjaga kebersamaan, kekeluargaan, dan soliditas organisasi.

“Siapa pun yang nantinya menjadi pemimpin DPD KPPI periode 2026–2031, mari kita dukung bersama. Karena ini merupakan tanggung jawab dan kecintaan kita terhadap organisasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Musda V KPPI Lampung menjadi forum tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap lima tahun.

Sejumlah agenda dibahas dalam Musda, mulai dari evaluasi dan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya, demisioner, perumusan program umum organisasi, penyusunan rekomendasi Musda V, hingga suksesi kepemimpinan untuk periode mendatang.

Nenden menegaskan, KPPI merupakan wadah perempuan politik lintas partai yang memiliki visi untuk menjadi pelopor gerakan perempuan politik dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan serta mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera.

Adapun fokus KPPI mencakup edukasi politik, mendorong representasi dan keterwakilan perempuan, advokasi kebijakan publik, serta membangun sinergi, kolaborasi, dan jejaring.

Nenden berharap kepengurusan berikutnya dapat melanjutkan sekaligus memperkuat perjuangan KPPI dalam meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan di Provinsi Lampung. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]