BATAM, MFH,-- Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Lampung M. Firsada mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Kehadirannya menjadi bagian komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Sumatera untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kekompakan unsur Forkopimda menjadi salah satu kunci agar berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara cepat dan efektif.

Baca Lainnya :

• Lampung Raih Apresiasi Terbaik II Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan Regional Sumatera0
• Festival Krakatau XXXV Hadirkan Ragam Atraksi, dari Kuliner hingga Lampung Tapis Carnaval0
• Festival Krakatau XXXV jadi Momentum Lampung Perkuat Daya Saing Pariwisata Nasional0
• Polsek Pugung Polres Tanggamus Tangkap DPO Kasus Curat di Kolam Ikan0
• Pemkab Pesisir Barat Matangkan Kompetisi Surfing 20260

Mendagri menekankan bahwa masing-masing unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan yang berbeda. Apabila kekuatan tersebut disatukan melalui koordinasi yang baik, pemerintah daerah (Pemda) akan lebih mampu merespons berbagai persoalan, mulai dari politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan.

“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujarnya.

Ia mengakui, membangun kekompakan Forkopimda tidak selalu mudah karena setiap unsur memiliki tugas, kewenangan, dan kepentingan masing-masing. Karena itu, komunikasi dan koordinasi perlu dibangun secara rutin, tidak hanya ketika muncul persoalan.

Menurutnya, kekompakan Forkopimda akan berdampak langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Daerah yang memiliki hubungan harmonis antarpimpinan cenderung lebih cepat menyelesaikan berbagai persoalan, sedangkan ketidakharmonisan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Ia menyadari bahwa setiap daerah memiliki persoalan lokal yang berbeda. Karena itu, koordinasi Forkopimda perlu diarahkan pada identifikasi masalah secara spesifik dan pencarian solusi bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Sumatera bersama unsur Forkopimda menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,29 persen dan menilai capaian tersebut perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan.

“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.

Meski demikian, Mendagri mengingatkan bahwa capaian ekonomi antardaerah masih beragam. Di wilayah Sumatera, ia menyebut Kepulauan Riau dan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.

Karena itu, ia meminta daerah lain memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program dan belanja pemerintah berjalan efektif. "Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda," jelasnya.

Di sisi lain, Mendagri juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Menurutnya, inflasi, terutama pada komoditas pangan, dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta politik apabila tidak ditangani secara tepat.

“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelasnya.

Ia meminta Forkopimda ikut mendukung upaya pengendalian inflasi melalui langkah konkret sesuai kondisi masing-masing daerah. Pengendalian tersebut, lanjutnya, tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur Forkopimda.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, gubernur dan bupati/wali kota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumatera, serta pejabat terkait lainnya. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]