BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin secara langsung rapat Evaluasi Tahun 2025 dan Rencana Tahun 2026 Program Desaku Maju: Pembangunan Ekosistem Ekonomi Desa, yang dilaksanakan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (7/4/2026). Rapat strategis ini digelar guna mengukur efektivitas hilirisasi desa, ketahanan pangan, dan merancang perbaikan secara menyeluruh.

Wagub Jihan menegaskan evaluasi wajib dilakukan agar program tetap berjalan sesuai target (on the track) dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan diperkuat oleh landasan hukum Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2025.

"Kita breakdown satu per satu siapa yang melakukan leading sector pada programnya masing-masing agar output-nya tercapai," ujar Wagub.

Baca Lainnya :

• Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Antarwilayah untuk Optimalisasi PAD0
• Pemprov Lampung Buka Ruang Kolaborasi, Mahasiswa Didorong Aktif Tentukan Arah Pembangunan0
• Inflasi Lampung Terendah Nasional, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pasca Lebaran 20260
• Wagub Jihan Nurlela Ajak IDI Perkuat Peran sebagai Mitra Pemprov Lampung0
• Event Justice Run 2026, Pemprov Lampung Gaungkan Pembangunan Berkeadilan dan Akses Infrastruktur0

Pilar penyangga utama program ini bertumpu pada penyediaan Pupuk Organik Cair (POC) dan hilirisasi mesin pengering hasil panen (bed dryer). Sepanjang 2025, POC telah menjangkau 500 titik sawah dan sukses mendongkrak produktivitas panen petani. Untuk memperkuat sisi hilir, sebanyak 34 unit bed dryer telah didistribusikan tahun lalu dan ditargetkan akan terpasang menjadi 82 unit pada evaluasi keberlanjutan tahun 2026.

Berdasarkan pemetaan Pemprov Lampung, operasional bed dryer pada tahun lalu masih menemui kendala keterbatasan manajemen usaha hingga masalah teknis seperti dinamo terbakar. Sebagai solusi pada tahun 2026, pemerintah akan memonitor ketat 82 unit mesin tersebut berbasis bukti (evidence-based policy) dan mulai mengintegrasikan sistem pembiayaan lewat Dana Desa maupun BUMDes.

Adapun untuk program POC yang sempat bergantung pada suplai bahan baku dari luar, kini direformulasi agar petani mampu memproduksi secara mandiri lewat pendampingan sekolah lapang.

Upaya perbaikan teknologi ini turut ditopang oleh program pelatihan vokasi ketenagakerjaan yang telah menyasar 928 penduduk usia produktif pada 2025. Memasuki tahun 2026, pelatihan ini akan difokuskan untuk 528 peserta yang tersebar di 33 desa.

Wagub Jihan menyebut lulusan vokasi tidak sekadar diberi keahlian, namun diproyeksikan agar terintegrasi secara holistik untuk menangani kendala operasional ekosistem Desaku Maju, seperti keahlian operator dan las mekanik.

Adapun, Keberhasilan kolaborasi antarpilar ini telah dibuktikan di Desa Wonomarto, Lampung Utara, yang berhasil mengolah gabah dari bed dryer hingga mengembangkan inovasi pembuatan pakan ternak. Guna mereplikasi kesuksesan tersebut, Pemprov Lampung mengusulkan 10 desa tambahan sebagai percontohan (pilot project) pembangunan potensi desa di 2026, di antaranya Desa Negara Ratu di Natar, Bumi Restu di Palas, dan Gedung Boga di Way Serdang.

Untuk menjaga keberlanjutan dan ketepatan koordinasi hingga akhir periode, Gubernur Lampung telah menerbitkan keputusan pembentukan Tim Koordinasi Desaku Maju Tahun 2025-2029 yang operasionalnya ditanggungjawabi langsung oleh Sekretaris Daerah.

Tim ini digerakkan melalui lima Kelompok Kerja (Pokja) spesifik, yaitu Pokja Ekonomi & Kelembagaan Desa, Pokja SDM, Pokja Hilirisasi & Industrialisasi, Pokja Humas & Publikasi, dan diurus oleh Kesekretariatan khusus.

Sinergi terpadu dari Desa Kumaju ditargetkan berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat luas. Melalui dorongan hilirisasi yang masif dan peningkatan produktivitas dari hulu ke hilir, petani tidak lagi menjual bahan mentah melainkan produk yang telah memiliki nilai tambah tinggi. Kebijakan ini diharapkan bermuara pada kemandirian total BUMDes serta ketahanan ekonomi bagi seluruh warga Provinsi Lampung. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]