PESISIR BARAT, MFH,-- Bupati Pesisir Barat memberikan tanggapan langsung atas keluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang berasal dari wilayah jauh, seperti Kecamatan Bangkunat dan Lemong. Para pegawai tersebut sebelumnya bekerja di daerah domisili masing-masing, namun penempatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) membuat mereka dipindahkan ke lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).

Rapat pembahasan penataan PPPK paruh waktu tersebut digelar di Ruang Payung Agung Lantai 4, Komplek Perkantoran Pemda Pesisir Barat. Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan bahwa kebijakan penempatan yang berlaku saat ini menimbulkan keluhan terkait jarak tempuh yang jauh, tingginya biaya transportasi, hingga risiko turunnya efektivitas kinerja para pegawai.

Bupati menegaskan agar seluruh PPPK paruh waktu dikembalikan ke lokasi penugasan awal, terutama bagi tenaga pendidik yang sebelumnya bertugas di satuan pendidikan di daerah asal.

Baca Lainnya :

• Pemkab Jembatani Keluhan Nelayan Terdampak Kayu di Pantai Tanjung Setia0
• Bupati Pesisir Barat Tindaklanjuti Keluhan Warga Terkait Material Kayu di Pantai Tanjung Setia0
• Bupati Pesisir Barat Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama0
• Bupati Pesisir Barat Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung0
• Asisten I Ikuti Rakor Percepatan Pendataan Lahan dan Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih0

“Kita harus memperhatikan kondisi di lapangan. Banyak PPPK paruh waktu yang berasal dari daerah jauh seperti Bangkunat dan Lemong. Jika mereka ditempatkan di Pemda, tentu akan memberatkan dan mengganggu kinerja. Karena itu, saya tegaskan agar PPPK paruh waktu dikembalikan ke tempat kerja semula,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, kebijakan ini penting untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, serta memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi para PPPK paruh waktu. Dengan dikembalikannya pegawai ke lokasi awal, proses belajar mengajar dan pelayanan masyarakat dapat tetap berjalan optimal.

Rapat tersebut dihadiri jajaran pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, termasuk BKPSDM, Dinas Pendidikan, serta instansi teknis lainnya. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti arahan Bupati dengan menerbitkan keputusan resmi agar penempatan PPPK paruh waktu kembali sesuai domisili dan tugas awal masing-masing [MFH/Diskominfotiksan]