PESISIR BARAT, MFH,-- Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui zoom meeting dari ruang Batu Gukhi Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin Komplek Pemkab Pesibar, Rabu (24/12/2025).

Keikutsertaan Wakik Bupati, Irawan Topani dalam kegiatan tersebut didampingi langsung Sekda, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., Asisten III Bidang Administrasi Umum, Armen Qodar, S.P., M.M., dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan keuangan daerah menjelang akhir tahun anggaran.

Baca Lainnya :

• Wakil Bupati Hadiri Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan0
• Sekda Tedi Zadmiko Tegaskan Dukung Pelaksanaan Pembangunan RSUD Sesuai Peraturan0
• Asisten II Zukri Amin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Krakatau 20250
• Bupati Dampingi Gubernur Kunjungi Pasar Way Batu dan RSUD KH Muhammad Thohir0
• Asisten II Zukri Amin Buka Kegiatan HLM dan Capacity Building TPID Sambut Nataru0

Dalam arahannya, Mendagri, Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja APBD agar anggaran yang telah direncanakan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mendagri, Tito Karnavian mengingatkan bahwa APBD harus berputar di tengah masyarakat dan tidak tertahan dalam bentuk simpanan di perbankan.

Mendagri, Tito Karnavian menekankan bahwa belanja pemerintah daerah harus segera direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Rakor ini juga membahas sejumlah poin strategis, antara lain percepatan realisasi belanja APBD, khususnya menjelang penutupan tahun anggaran, evaluasi kesenjangan antara realisasi pendapatan dan belanja, serta optimalisasi belanja modal agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk melakukan efisiensi anggaran pada pos belanja yang tidak bersifat prioritas, meningkatkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan ketepatan dan akurasi pelaporan keuangan, termasuk kelengkapan administrasi dan kepatuhan terhadap batas waktu pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP).

Melalui keikutsertaan dalam vicon rakor ini, Pemkab Pesibar berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan APBD secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pesibar. [MFH / Diskominfotiksan]