BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Provinsi Lampung resmi menjadi pilot project nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi hijau melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dan energi terbarukan.

 Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Direktur Utama PT. Nusantara Plastik Energi, Muhammad Dani SM Rabbani, di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (17/6/2026).

Langkah kolaboratif ini menjadi strategi konkret Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab tantangan pengelolaan limbah terintegrasi sekaligus memacu pertumbuhan industri berbasis energi bersih. Melalui kemitraan ini, Lampung akan mengadopsi standar pengelolaan sampah yang telah teruji di Eropa selama lebih dari 30 tahun guna menciptakan model pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan.

Baca Lainnya :

• Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pemprov Lampung Perkuat Konektivitas Transportasi 0
• Pemprov Dorong TVRI jadi Etalase Kemajuan Desa dan Media Publik Tepercaya di Era Digital0
• Gubernur Lampung Ajak Masyarakat dan Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 20260
• Bondo Nekad di Atas Kanvas: Petualangan Bambang Suroboyo Menangkap Jiwa Bencana0
• Pemprov Lampung Sambut Rapimnas IPPNU0

Fokus utama kerja sama ini mencakup pengembangan berbagai sektor strategis, antara lain :

1. Pembangunan fasilitas waste-to-energy yang mampu mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi;
2. Produksi bahan bakar biomassa (biomass fuel);
3. Pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil (micro hydro).

Pada tahap awal, investasi sebesar 25 juta Euro disiapkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah plastik berkapasitas 15.000 ton per tahun yang akan menyerap 40 tenaga kerja lokal. Teknologi modular yang diterapkan memungkinkan fasilitas ini untuk terus berkembang hingga mencapai kapasitas pengolahan 200.000 ton sampah per tahun.

Produk turunan dari proses ini nantinya tidak hanya menjawab persoalan volume sampah, tetapi juga menghasilkan komoditas bernilai tambah seperti minyak pirolisis, Refuse Derived Fuel (RDF), hingga potensi pendapatan tambahan melalui skema kredit karbon.

Pemilihan Lampung sebagai lokasi proyek percontohan didasarkan pada posisi strategis dan kesiapan dukungan pemerintah daerah dalam transformasi menuju kawasan industri hijau. Upaya ini ditegaskan sebagai akselerasi nyata Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berdaya saing global. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]