BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika global yang berpotensi berdampak pada stabilitas ekonomi daerah. Salah satunya menyusun sejumlah skema kebijakan untuk mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah.

Hal itu dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerjanya, Rabu (25/3/2026).

Rapat ini dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk Bappeda dan BPKAD.

Baca Lainnya :

• Kabat Duka, Dua Putera Terbaik Lampung Tutup Usia0
• Antisipasi Arus Balik Lebaran, LPJU Jalur Bakauheni Diperbaiki dan Ditambah0
• Idulfitri 1447 H di Lampung Berlangsung Aman dan Khidmat, Gubernur Tekankan Semangat Kebersamaan0
• Lampung Kondusif Saat Malam Takbiran, Gubernur dan Forkopimda Lakukan Pemantauan Langsung0
• Pemprov Lampung dan ASDP Antisipasi Lonjakan Mudik 20260

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif terhadap situasi global saat ini. Menurutnya, konflik internasional dapat memicu ketidakpastian ekonomi, sehingga diperlukan respons kebijakan yang tepat.

“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan,” ujar Marindo.

Ia menegaskan, kebijakan yang dirancang harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi. Pemerintah provinsi, kata dia, berkomitmen agar berbagai langkah antisipatif tidak justru membebani masyarakat.

Selain itu, Marindo juga menekankan bahwa langkah penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu program-program prioritas daerah. Program strategis seperti hilirisasi dan peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.

“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. [MFH/**]