PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus berkomitmen meningkatkan kompetensi aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel. Ciawi, (18/08/2026).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., yang mewakili Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Risk Executive (CGRE) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam kegiatan tersebut, Tedi Zadmiko dinyatakan kompeten setelah mengikuti rangkaian pelatihan dan sertifikasi CGRE yang dilaksanakan di Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu) BPKP, Ciawi, Bogor.

Baca Lainnya :

• Pesisir Barat Angkat Pesona Fashion, Seni dan Budaya Dalam Satu Panggung Kreativitas0
• BKMT Pesisir Barat Gelar Pengajian Rutin di Tanjung Rejo0
• Bupati Dorong Percepatan Pembangunan Pekon Lewat Program Desaku Maju0
• Peselancar Taklukkan Ombak Labuhan Jukung0
• Kejar Target SDGs 2030, Pemkab Pesisir Barat Ikuti Kick-Off I-SIM 20260

Pelatihan dan sertifikasi tersebut diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari unsur pimpinan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Para peserta terdiri dari pejabat Eselon I dan II, termasuk Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta pimpinan badan dan perangkat daerah lainnya.

Sertifikasi CGRE dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi unsur pimpinan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam membangun dan menyelenggarakan tata kelola Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi eksekutif dalam menyusun dan menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko secara efektif, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan optimal.

Penerapan manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Dengan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses bisnis pemerintahan, berbagai potensi hambatan dapat diidentifikasi sejak dini sehingga langkah pengendalian dan mitigasi dapat dilakukan secara tepat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mendorong penguatan kompetensi manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik dalam mengelola risiko sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Manajemen risiko diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan, hingga evaluasi.

Dengan penerapan manajemen risiko yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat optimistis pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. [MFH/Diskominfotiksan Pesisir Barat]