BBANDAR LAMPUNG, MFH,-- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ekonomi di era transformasi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dan ramah tamah Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) I Tahun 2026 yang digelar di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (22/8/2026).

Baca Lainnya :

• ILUNI UI Lampung Didorong Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah0
• Gubernur dan Pangdam Lepas Gerak Jalan Sehat HUT ke 81 Kemerdekaan RI0
• Pemprov Dukung Pemeriksaan Tematik BPK RI Perkuat Ketahanan Energi0
• Gubernur Mirza Dorong Kawasan Pesisir jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi0
• Pemprov Perkuat Tata Organisasi Wujudkan Pemerintahan Efektif dan Berintegritas0

Acara tersebut menjadi momentum silaturahmi Pemerintah Provinsi Lampung dengan jajaran Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), para rektor perguruan tinggi swasta dari berbagai daerah di Indonesia, serta pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Menurutnya, kehadiran para pimpinan perguruan tinggi dari berbagai daerah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat komunikasi dan membangun kerja sama yang lebih erat dalam pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar APTISI di Lampung. Terima kasih telah memilih Provinsi Lampung sebagai tempat pelaksanaan Rakernas APTISI Tahun 2026,” ujar Gubernur Mirza.

Kekayaan Daerah Harus Dibarengi SDM Unggul

Gubernur Mirza mengatakan, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurutnya, pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan kondisi Lampung yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam besar, tetapi masih menghadapi tantangan pada sektor kualitas SDM dan pendidikan.

“PDRB yang tinggi belum tentu bisa memakmurkan masyarakat. Kekayaan suatu daerah belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya SDM yang unggul,” tegasnya.

Lampung, lanjutnya, memiliki kekuatan besar pada sektor pangan dan pertanian. Berbagai komoditas seperti padi, jagung, singkong, kopi, dan kakao menjadi bagian penting dari perekonomian daerah.

Namun, potensi tersebut masih menghadapi persoalan rendahnya nilai tambah. Banyak komoditas Lampung yang keluar daerah dalam bentuk bahan mentah, kemudian kembali sebagai produk olahan dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

“Kesuburan tanah tidak otomatis meningkatkan kualitas SDM. Karena itu, kita harus menghubungkan kekayaan sumber daya alam dengan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Menurut Gubernur Mirza, tantangan tersebut menjadi pekerjaan bersama, khususnya bagi pemerintah dan perguruan tinggi.

Pendidikan Harus Terhubung dengan Dunia Kerja

Gubernur Mirza juga menyoroti kesenjangan antara jumlah lulusan sekolah menengah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan desain pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi.

Ia menilai perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dengan ijazah, tetapi harus mampu melahirkan SDM yang memiliki kompetensi, keterampilan, kreativitas, dan kemampuan menciptakan peluang usaha.

“Universitas harus beradaptasi dengan industri yang akan hadir di Provinsi Lampung. Kita harus menyiapkan SDM untuk bersaing, bukan hanya untuk mencari pekerjaan,” ujarnya.

Gubernur Mirza menyampaikan, pemerintah daerah tengah mendorong perubahan struktur ekonomi Lampung agar lebih inklusif, terutama melalui penguatan hilirisasi komoditas dan penciptaan lapangan kerja di tingkat desa.

Ia mencontohkan potensi jagung yang tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi pakan ternak bahkan produk turunannya. Demikian pula singkong, kopi, kakao, dan berbagai komoditas pertanian lainnya yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

“Kenapa hilirisasi belum maksimal dilakukan di desa? Salah satunya karena kita kekurangan SDM yang memiliki kemampuan untuk mengolahnya,” jelasnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung, kata Mirza, ingin mendorong model pembangunan yang tidak hanya mengandalkan investasi besar, tetapi juga memperkuat industri skala kecil berbasis teknologi dan potensi lokal.

Dalam upaya mendorong Lapangan Kerja Berbasis Desa, Gubernur Mirza mengungkapkan salah satu gagasan yang tengah didorong adalah pengembangan teknologi sederhana tetapi tepat guna di desa.

Ia mencontohkan pengembangan mesin pengering yang dapat digunakan untuk berbagai komoditas pertanian. Dengan teknologi tersebut, produk pertanian dapat diolah di desa sebelum dipasarkan sehingga memberikan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

“Kalau kita membangun ratusan unit pengering di desa, dampaknya bukan hanya terhadap pengolahan komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi desa,” katanya.

Menurutnya, teknologi yang diterapkan tidak selalu harus berasal dari luar negeri. Teknologi harus disesuaikan dengan karakteristik komoditas, kondisi masyarakat, serta ekosistem ekonomi daerah.

“Teknologi dari luar belum tentu cocok dengan struktur yang ada di sini. Kita harus mampu mendesain teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan daerah kita sendiri,” ujarnya.

Gubernur Mirza berharap perguruan tinggi swasta dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi perubahan tersebut.

Ia menyampaikan sejumlah gagasan kerja sama, antara lain pengembangan beasiswa, penguatan pendidikan vokasi, pengabdian kepada masyarakat, serta program yang mendorong mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi berkontribusi langsung di desa.

Salah satu gagasan yang disampaikan adalah program satu desa satu sarjana, khususnya untuk memperkuat ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

“Di Lampung masih kurang sarjana, terutama yang memiliki kompetensi sains, teknologi, teknik, dan bidang industri. Karena itu, kita ingin menyiapkan anak-anak muda yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pembangunan,” katanya.

Gubernur juga mengajak perguruan tinggi mengembangkan model Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang lebih solutif. Mahasiswa dari berbagai program studi dapat ditempatkan dalam satu tim untuk membantu menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat desa.

“Intinya sekarang kita harus mengembangkan desa. Pemerintah memiliki kewenangan, kampus menghadirkan pengetahuan, dunia usaha membuka peluang investasi, dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Kalau semuanya berkolaborasi, dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga menilai arah kebijakan nasional, khususnya penguatan kedaulatan pangan, mulai memberikan dampak positif bagi Lampung yang memiliki basis ekonomi pertanian cukup kuat.

Ia menyebut sebagian besar masyarakat Lampung masih bergantung pada sektor pertanian, terutama komoditas padi, jagung, dan singkong. Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani akan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi dan aktivitas ekonomi daerah.

Namun, Gubernur mengingatkan bahwa momentum tersebut harus diikuti dengan transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Kita tidak boleh hanya menikmati harga komoditas yang bagus. Kita harus mendesain ulang struktur ekonomi agar masyarakat memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” katanya.

Menurutnya, pembangunan ekonomi ke depan harus diarahkan agar masyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga menjadi pelaku pengolahan dan pemilik nilai tambah.

Menutup sambutannya, Gubernur Mirza kembali menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi swasta.

Ia mengajak seluruh perguruan tinggi tidak hanya melihat Lampung sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, tetapi sebagai ruang bersama untuk mengembangkan inovasi, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat ekonomi desa, dan menciptakan lapangan kerja.

“Pemerintah memiliki kewenangan, kampus menghadirkan pengetahuan, dunia usaha membuka peluang investasi, dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Mari kita satukan kekuatan itu untuk mempersiapkan masa depan Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., dalam sambutannya menyampaikan bahwa perguruan tinggi sedang menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI).

Menurutnya, proses pembelajaran kini tidak lagi hanya berlangsung di ruang kelas. Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk teknologi digital dan media sosial.

“Dulu kita belajar hanya kepada dosen dan guru. Sekarang ilmu ada di mana-mana. Karena itu, kampus harus mampu menyesuaikan diri,” katanya.

Budi menilai perguruan tinggi harus mulai mengubah paradigma pendidikan dari sekadar berorientasi pada proses pembelajaran menuju outcome-based education, yakni pendidikan yang menekankan capaian kompetensi dan hasil nyata yang dimiliki mahasiswa.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan AI berpotensi mengubah banyak pekerjaan dan model pembelajaran secara cepat. Karena itu, perguruan tinggi harus berani melakukan inovasi dan tidak terjebak pada sistem pendidikan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, salah satu hal yang tetap menjadi kekuatan perguruan tinggi di tengah perkembangan teknologi adalah pendidikan karakter dan akhlak.

“Perguruan tinggi yang akan tetap didatangi mahasiswa adalah kampus yang mampu mengajarkan akhlak,” ujarnya. Budi berharap Rakernas APTISI menjadi ruang untuk merumuskan langkah konkret menghadapi disrupsi pendidikan tinggi, termasuk menyesuaikan regulasi, tata kelola, kurikulum, serta sistem pendidikan dengan perkembangan teknologi. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]