- HKN ke-62, Pemprov Lampung Tekankan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
- Polres Tanggamus Grebek Sarang Narkoba di Talang Padang
- Wali Kota Metro Ajak Masyarakat Berdonor, PSMTI dan PMI Bidik 300 Kantong Darah
- TK se-Metro Timur Tampilkan Kreativitas dan Bakat Siswa dalam Kegiatan Car Free Day
- Wabup Mad Hasnurin Lepas 291 Atlet untuk Berlaga di Porprov X Lampung 2026
- Pak Cik Parosil Perintahkan BPBD Kerahkan Tagana, Pastikan Korban Puting Beliung Segera Tertolong
- Bupati Himbau Warga Waspadai Cuaca Ekstrem, Pemkab Salurkan Bantuan Banjir
- Wabup Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus TLCI Chapter #6 Lampung
- HKN ke-62 di Teluk Kiluan, Pemkab Siapkan Pustu Khusus Pelayanan Kesehatan Wisata Bahari
- Ribuan Peserta Meriahkan Kiluan Tanggamus Colour Fun Run 2026, Bupati Saleh Asnawi Ikut Berlari
Tidak Sejalan Dengan Prinsip Pembentukan UU Transparan, IMM Lamsel Soroti KUHAP Baru

LAMPUNG SELATAN , MFH,--DPR
mengesahkan KUHAP baru yang menuai perhatian serius karena dinilai berpotensi
menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Salah satu sorotan utama adalah
minimnya partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU KUHAP. Hal ini dinilai
tidak sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang
transparan, partisipatif, dan akuntabel nilai-nilai yang menjadi fondasi
demokrasi modern.
Sebagai bagian dari elemen gerakan
mahasiswa, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, Mesyur Cindy Ahmad Syarif,
Ketua IMM Lampung Selatan Bidang Kaderisasi, pemerintah bersama DPR RI harus
menguji ulang KUHAP hasil pengesahan tersebut.
Baca Lainnya :
- Satu Tahun Tanpa Kejelasan, Korban Pemerkosan Tuntut Keadilan0
- Ribuan Masyarakat Padati Fun Run Lamsel Fest 20250
- Dukung Program Stimulus Pemerintah, ASDP Beri Diskon Hingga 19% Pada Liburan Akhir Tahun0
- BBWS Mesuji Sekampung: Program Pembangunan Inpres di Lamsel Tak Menyalahi Aturan0
- Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Pihak BBWS Harus Komitmen dengan Anggaran Program Inpres di Palas0
" Saya harap pemerintah
bersama-sama DPR RI mengkaji kembali, terhadap pasal-pasal yang berpotensi
menimbulkan kontroversi demi menjaga marwah penegakan hukum yang
beradab.," ucap Mesyur, (19/11/2025).
Bertepatan 18 November 2025, dengan
Milad Muhammadiyah ke-113, bangsa kita dihadapkan pada dinamika hukum yang
menimbulkan banyak pertanyaan publik.
Selain itu, terdapat kekhawatiran
bahwa kewenangan Polri yang diperluas secara signifikan dapat membuka ruang
tindakan yang tidak proporsional di lapangan. Minimnya mekanisme pengawasan
berpotensi menimbulkan persepsi.
“Penegak hukum tanpa kendali”, yang
pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Isu lain yang tidak kalah penting
adalah potensi pelemahan perlindungan HAM, termasuk risiko meningkatnya praktik
penyiksaan terhadap tersangka, serta merosotnya posisi penasihat hukum dalam
proses peradilan.
Kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan
ketimpangan dalam proses penegakan hukum, sehingga jauh dari semangat keadilan.
"Dengan mempertimbangkan
berbagai catatan kritis tersebut, harapan besar kami tertuju pada peninjauan
kembali pasal-pasal yang dinilai bermasalah, agar produk hukum yang lahir
benar-benar mencerminkan rasa keadilan serta mengurangi polarisasi di tengah
masyarakat," pungkas dia. [MFH /Jun]











