BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yanyan Ruchyansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin (18/05/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.

Rakor rutin mingguan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menegaskan pentingnya langkah konkret dan terukur dari seluruh pemerintah daerah untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama pada komoditas pangan strategis. Ia menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam rapat tidak akan bermakna apabila tidak diikuti dengan aksi nyata di lapangan.

Baca Lainnya :

• Pemprov Lampung Optimalkan Aset Daerah, Dukung Percepatan Koperasi Merah Putih0
• Pimpin Apel Mingguan, Sulpakar Tekankan Budaya Disiplin ASN0
• Menembak Begal, Membiarkan Bandar0
• Pemprov Lampung Perkuat Investasi Energi Hijau dan Rehabilitasi Mangrove0
• Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Eliminasi TBC0

"Rapat koordinasi ini kita laksanakan secara rutin dalam rangka mengendalikan harga-harga agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Pusat berharap daerah itu berupaya untuk mengendalikan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Harapannya, masyarakat membeli dengan harga yang baik,"  ujar Tomsi Tohir.

Tomsi kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan enam langkah konkret pengendalian inflasi, mencakup pemantauan harga di pasar, pelaksanaan operasi pasar, penyaluran bantuan pangan, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta pengawasan distribusi komoditas strategis agar harga tetap terkendali di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

"Saya berharap teman-teman daerah untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, turun langsung ke pasar. Rutin mengecek perubahan harga kemudian melaksanakan upaya-upaya. Ini harus kita lakukan dan kita harus fokus terhadap harga-harga barang-barang tertentu yang setiap daerah berbeda-beda," ucap Tomsi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan kondisi inflasi nasional terkini. Secara nasional, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,13 persen, sementara inflasi tahunan berada di angka 2,42 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,06 persen pada April 2026.

Rakor ini menghadirkan laporan dari berbagai kementerian/lembaga terkait, antara lain Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Perum Bulog. Seluruh instansi menyampaikan perkembangan ketersediaan stok dan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pangan menjelang periode krusial.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten/kota melalui TPID serta seluruh perangkat daerah terkait, untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan tetap mencukupi di seluruh wilayah Provinsi Lampung. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]