METRO, MFH,-- Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana mewakili Pemerintah Kota Metro dalam merespons cepat berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat pada saat Musrenbang di Kelurahan Yosomulyo, Selasa (20/01/2026).

Berbagai keluhan warga di Kelurahan Yosomulyo disampaikan langsung, diantaranya terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum terdata, serta bantuan sosial yang belum tersalurkan telah langsung ditangani oleh dinas terkait dan akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait usulan prioritas pembangunan, Rafieq menjelaskan bahwa Kelurahan Yosomulyo mengajukan rasionalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar tidak memberatkan masyarakat sehingga dilakukan pertimbangan untuk dibahas bersama anggota DPRD dalam penganggaran tahun mendatang, sehingga kebijakan PBB dapat lebih proporsional dan berkeadilan.

Baca Lainnya :

• Satgas Pangan Kota Metro Siap Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis0
• Wali Kota Metro Jadi Pembina Upacara di SMK Negeri 30
• Musrenbang Kelurahan Purwo Asri Fokuskan Pembangunan Infrastruktur0
• Musrenbang Kelurahan Purwosari Tegaskan Arah Pembangunan Berbasis Prioritas 0
• Pemkot Metro Fokus pada Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat0

“Untuk di Kelurahan Yosomulyo sepertinya minta diprioritaskan rasionalisasi PBB. Tadi sudah saya sampaikan dan akan kita coba mempertimbangkan untuk masuk bersama anggota DPRD di anggaran 2026 supaya PBB bisa tidak terlalu berat bagi masyarakat,” tuturnya.

“Di bidang infrastruktur tahun 2025 semua berjalan dengan baik sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi dan untuk usulan sampai tahun 2027 sudah sesuai permintaan masyarakat,salah satunya yaitu pembangunan tempat bahan pangan,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, salah satu pamong kelurahan turut menyampaikan bahwa saat ini telah berjalan di berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif di Kelurahan Yosomulyo seperti Payungi, Pakde Manis, dan Pace.

Program-program tersebut dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan kemandirian masyarakat di tingkat kelurahan. Sejumlah aspirasi teknis juga disampaikan warga, antara lain permohonan peninjauan kembali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per zona, khususnya untuk lahan persawahan yang dinilai memiliki besaran tagihan setara dengan zona pekarangan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah meminta agar masyarakat mengajukan surat melalui kelurahan untuk dilakukan evaluasi perubahan NJOP sesuai dengan zonasi yang berlaku.

Selain itu, warga juga mengusulkan perluasan lahan makam Kelurahan Yosomulyo yang akan diupayakan melalui fasilitasi kesepakatan teknis terkait calon lokasi. Sedangkan permasalahan layanan publik lainnya yang dibahas meliputi pengaktifan call center penerangan jalan umum agar warga dapat melaporkan gangguan, penambahan lampu penerangan yang berlokasi di Jalan Mangga yang masih gelap akibat belum tersedianya tiang listrik PLN, pengadaan seragam RT/RW, serta kesulitan warga dalam membayar PBB dengan nilai tinggi.

Pemerintah Kota Metro menyampaikan bahwa evaluasi nilai PBB akan diupayakan pada tahun 2026 melalui penilaian ulang sesuai zona. Di bidang kesehatan, warga mengusulkan fasilitasi alat tensi tekanan darah pada 9 (sembilan) Posyandu di Kelurahan Yosomulyo, termasuk untuk mendukung layanan home care. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan menyatakan akan segera merealisasikan pengadaan alat tersebut.

Selain itu, terkait warga tidak mampu yang belum memiliki BPJS gratis, masyarakat diarahkan untuk mendaftar melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro atau Dinas Kesehatan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Metro Fraksi PDI Perjuangan, Ancilla Hernani, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap penguatan ketahanan pangan dengan menyediakan bibit pohon buah. Ia mengajak masyarakat menanam pohon buah-buahan di pekarangan rumah, yang akan didampingi oleh tim dari Pendopo Tani sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. [MFH/Diskominfo Metro]