- Antisipasi Gagal Panen BBWS Bersama TBHBUN Lamsel Siapkan Kompanisasi
- Bupati Buka Pelatihan Prakstisi Kewirausahaan Mandiri MKM di Kabupaten Pringsewu
- Pemkot Metro dan DPRD Sepakati Raperda Perubahan APBD 2026
- Wakil Bupati Pesisir Barat Buka Sosialisasi KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak
- Pemprov Perkuat Pertanian Modern untuk Tingkatkan Produktivitas dan Pendapatan Petani
- Ngupi Jejama jadi Ruang Perkuat Koordinasi Pemkab Tanggamus, Dua Pekon Raih Penghargaan PBB
- Pemprov Lampung Dorong Potensi Desa di Lampung Barat melalui Program Desaku Maju
- Lomba Video Konten Literasi 2026 Dorong Kreativitas Generasi Muda Pesawaran
- Pemkab Lampung Timur Bahas Masterplan Integrated Area Development
- Pemkot Metro Lantik 34 Pejabat, Dorong ASN Adaptif dan Inovatif
Pemkab Gelar Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah

PESAWARAN, MFH,-- Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan Kegiatan pendampingan
penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari pada tanggal 13-15 Januari 2026.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi strategis Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka mewujudkan tertib
administrasi, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas produk hukum daerah.
Pendampingan ini dilaksanakan untuk memastikan setiap rancangan produk hukum
daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Adapun dua narasumber yang
dihadirkan pada kegiatan ini yaitu Perancang Peraturan Perundang-Undangan, M.
Haikal Afrizal, S.H., M.H. dan Analis Produk Hukum, Nata Parensa, S.H.
Kabag Hukum Setdakab Pesawaran, Rizki Setiawan, S.H., M.H. menjelaskan, bahwa
materi yang disampaikan mencakup pemberian asistensi teknis, penelaahan
substansi dan sistematika penyusunan produk hukum daerah agar tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta
memiliki kejelasan norma dan daya guna dalam pelaksanaannya.
Melalui kegiatan pendampingan ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesawaran juga berperan dalam meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah
terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
"Sehingga kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang
berkualitas, implementatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,"
jelasnya.
Kegiatan pendampingan penyusunan produk hukum daerah ini juga diharapkan dapat
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
peningkatan Indeks Reformasi Hukum daerah, serta terciptanya kepastian dan
perlindungan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pesawaran.
[MFH/Diskominfo Pesawaran]











