LAMPUNG TIMUR, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Kamis (3/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kawasan konservasi, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Way Kambas, sekaligus membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mitigasi interaksi negatif manusia dengan gajah Sumatera.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Wakil Ketua Tim Komisi IV DPR RI Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ir. Hanan A. Rozak, Direktur Jenderal KSDA Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, Direktur Konservasi Kawasan Sapto Aji Prabowo, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Ditjen Gakkum Kehutanan Rudianto Saragih, Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK Brigjen TNI Sriyanto, Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Dr. Drs. M. Sulpakar, Kepala Balai TNWK MHD Zaidi, serta jajaran Komisi IV DPR RI dan pihak terkait lainnya.

Baca Lainnya :

• Bupati Lampung Timur Lantik Lima Kepala Desa PAW0
• Setelah 27 Tahun, Aset Tanah Pemkab Lamtim Berhasil Diselamatkan dan Mulai Disertifikasi0
• Gubernur Dorong Pendamping PKH Pastikan Keluarga Miskin Mendapat Perlindungan Sosial0
• Pemprov Lampung dan TNI-Polri Perkuat Mitigasi TNWK, Lindungi Gajah dan Warga0
• Kadis Kominfo Tekankan Pentingnya Transformasi Digital di Pemkab Lamtim0

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan Komisi IV DPR RI terhadap kondisi kawasan TN Way Kambas, khususnya dalam penanganan karhutla yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Menurut Ela, dalam sepuluh hari terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Lampung, TNI, Polri dan berbagai unsur lainnya bergerak bersama melakukan penanganan karhutla.

“Alhamdulillah, semuanya dapat tertangani. Ini merupakan hasil kolaborasi bersama,” ujar Ela.

Ia menjelaskan, dalam penanganan karhutla tersebut dibentuk satuan tugas dan posko bersama. Sekitar 312 personel dikerahkan dan dibagi untuk melakukan penanganan di lapangan, melibatkan unsur Brimob, Polres, Kodim, Batalyon, Satpol PP , BPBD, hingga Polisi Kehutanan.

Ela menegaskan, kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa persoalan kawasan hutan di Lampung Timur membutuhkan sinergi lintas sektor dan tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja.

“Lampung Timur sekitar 40 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan. Sekitar 30 persen berada di Taman Nasional Way Kambas dan 10 persen merupakan kawasan perhutanan sosial. Karena itu, Kementerian Kehutanan menjadi mitra strategis bagi Kabupaten Lampung Timur dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kawasan hutan,” katanya.

Bupati juga menyebut keberadaan TN Way Kambas memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Sedikitnya terdapat 25 desa penyangga dengan sekitar 120 ribu jiwa yang berada di sekitar kawasan TNWK.

Karena itu, Ela berharap keberadaan Taman Nasional Way Kambas tidak hanya mampu menjaga kelestarian satwa dan ekosistem, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap ke depan Taman Nasional Way Kambas semakin membawa berkah bagi masyarakat Lampung Timur, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang setiap tahun terjadi, namun pada tahun ini penanganannya mendapatkan perhatian besar dari pemerintah pusat.

Menurut Jihan, dukungan tersebut tidak terlepas dari perhatian Komisi IV DPR RI yang terus menyuarakan pentingnya perlindungan kawasan konservasi dan satwa liar.

Ia mengungkapkan, dalam penanganan karhutla sebelumnya, Lampung mendapatkan dukungan berupa akses water bombing hingga sekitar 20 kali penerbangan, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta kesiapsiagaan helikopter water bombing apabila kembali dibutuhkan.

Jihan juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam penanganan kebakaran di TNWK, terutama terkait akses kendaraan, ketersediaan sumber air, serta sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang masih terbatas.

Pada kebakaran yang terjadi 26 Agustus 2026, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD dan unsur terkait lainnya dikerahkan. Berkat koordinasi dan komando yang cepat, titik api pertama dapat dikendalikan dalam waktu sekitar satu hari.

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat kawasan gambut yang berpotensi menimbulkan kembali titik api. Karena itu, upaya pencegahan dinilai jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

“Kami berharap kunjungan Komisi IV DPR RI hari ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap program-program konservasi, khususnya yang ada di wilayah Lampung,” kata Jihan.

Direktur Jenderal KSDA Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko menjelaskan bahwa penanganan konflik manusia dengan gajah harus dilakukan secara terpadu dan tidak hanya mengandalkan pembangunan pagar atau barier.

Menurutnya, konservasi harus berjalan beriringan dengan pengembangan ekowisata dan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

“Mitigasi konflik manusia dengan gajah yang terpadu sifatnya tidak hanya membangun barier saja, tetapi juga pengembangan ekowisata dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan,” jelasnya.

Satyawan juga menyampaikan rencana pengembangan pengelolaan TN Way Kambas menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Rencana tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan kawasan semakin mandiri secara bertahap.

Ia mengatakan, dalam lima tahun ke depan berbagai pembenahan akan dilakukan, termasuk pengelolaan gajah, pembangunan kandang gajah jantan, serta penguatan sarana dan prasarana konservasi.

“Harapannya, lima tahun sejak sekarang sudah bisa mandiri seperti Taman Nasional Rinjani dan Taman Nasional Komodo,” ujarnya.

Wakil Ketua Tim Komisi IV DPR RI Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari menilai pengelolaan Taman Nasional Way Kambas semakin baik, termasuk pembangunan pagar untuk mendukung konservasi gajah.

Ia berharap pembangunan pagar tersebut dapat segera diselesaikan sehingga mampu memperkuat perlindungan kawasan dan mengurangi potensi konflik antara satwa dengan masyarakat.

“Kami sangat senang karena konservasi gajah di Lampung ini akan menjadi semakin baik. Kami berharap masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas mendukung program pemerintah untuk konservasi gajah, harimau Sumatera dan badak Sumatera,” katanya.

Namun, Abdul Kharis menekankan bahwa pencegahan kebakaran harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, ketika kebakaran sudah terjadi, dampak kerusakan akan semakin besar dan penanganannya membutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit.

“Harapan yang paling bagus adalah mencegah jangan sampai terjadi kebakaran,” tegasnya.

Ia juga menilai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ir. Hanan A. Rozak. Ia menekankan agar seluruh program di kawasan konservasi tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan tidak mengubah bentang alam kawasan.

Hanan menilai pembangunan sarana pendukung seperti sumur bor dapat menjadi salah satu alternatif dalam penyediaan sumber air, selama pelaksanaannya tidak mengubah bentang alam kawasan konservasi.

Dalam paparannya, Kepala Balai TNWK MHD Zaidi menyampaikan gambaran umum kondisi kawasan dan berbagai langkah yang telah dilakukan dalam pengelolaan konservasi serta penanganan karhutla.

TN Way Kambas memiliki luas sekitar 125.621,30 hektare dan menjadi habitat penting bagi sejumlah mamalia besar Sumatera, termasuk gajah Sumatera, harimau Sumatera dan badak Sumatera.

Berdasarkan data yang disampaikan, populasi harimau Sumatera di kawasan TNWK diperkirakan sekitar 12 ekor. Sementara populasi gajah liar diperkirakan berada pada kisaran 150–200 ekor, dengan populasi gajah binaan sekitar 63 ekor.

Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK Brigjen TNI Sriyanto menambahkan, komite telah terlibat sejak awal dalam penguatan perlindungan kawasan dan penanganan karhutla.

Tim juga mengoptimalkan pemantauan menggunakan drone untuk mendeteksi titik-titik yang berpotensi mengalami kebakaran.

Selain penanganan kebakaran, perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan pakan gajah. Dukungan pakan telah diberikan melalui berbagai pihak, termasuk bantuan dari unsur TNI dan pihak swasta.

Ke depan, Komite Gabungan juga menyiapkan konsep “kantin gajah” dengan memanfaatkan lahan sekitar 60 hektare untuk ditanami berbagai jenis tanaman pakan gajah. Dari kawasan tersebut, sekitar 10 hektare dinilai potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pakan.

“Ini kami siapkan untuk menjadi kantin gajah, sehingga kebutuhan pakan dapat lebih terjamin,” jelas Sriyanto.

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap konservasi TN Way Kambas, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla, serta memastikan keberadaan kawasan konservasi memberikan manfaat bagi kelestarian satwa sekaligus kesejahteraan masyarakat di desa-desa penyangga.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kawasan dan masyarakat, TN Way Kambas diharapkan tidak hanya tetap menjadi benteng terakhir bagi satwa langka Sumatera, tetapi juga menjadi sumber manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Timur. [MFH/Komdigi Lampung Timur]