METRO, MFH,-- Pemerintah Kota Metro kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pemkot Metro dan dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat, Selasa (2/9/2025).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menggencarkan program-program pro rakyat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Salah satu upaya yang kini digalakkan adalah Gerakan Pasar Murah, yang baru-baru ini dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan pada Minggu (31/8/2025).

“Menggencarkan program-program yang pro rakyat, seperti Gerakan Pasar Murah yang sekarang lagi aktif. Kemarin hari Minggu pagi kami bersama dengan Mentan, KaBulog, dan Kepala Badan Pangan melakukan gerakan pasar murah di seluruh kecamatan,” ujar Tito.

Baca Lainnya :

• Pemkot Metro Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 20250
• Perkuat layanan PAUD, Pokja Bunda PAUD Kota Metro 2025–2029 dikukuhkan0
• Turun ke jalan, Wali Kota dan Forkopimda Kompak Bagikan Bendera Merah Putih0
• DKP3 Metro Resmikan RPH Berstandar Ekspor0
• Serius Tangani Banjir, H. Bambang rakor bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah0

Menurut Tito, pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan lebih dari 43 ribu ton beras kepada masyarakat. Program tersebut diperkirakan menjangkau hingga 34 juta orang dengan fokus pada stabilisasi harga beras dan komoditas pangan strategis lainnya. Meski menjadi agenda rutin, pelaksanaan kali ini diperluas agar dampaknya lebih terasa.

Selain membahas pengendalian inflasi, Tito juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menggelar acara seremonial. Ia menekankan bahwa kegiatan berlebihan dengan pesta atau hiburan musik dapat menimbulkan reaksi negatif di tengah situasi sosial yang sensitif.

“Di tengah situasi seperti ini,baik kegiatan seremonial,acara kedinasan ataupun lainnya sebaiknya dilakukan dengan sederhana,bisa dengan tumpengan atau memberikan santunan kepada anak yatim,” tegasnya.

Tito juga menyoroti fenomena potongan video acara seremonial yang kerap tersebar di media sosial, khususnya TikTok, dan dapat dipelintir menjadi isu sensitif. Menurutnya, sikap sederhana dari pejabat akan lebih menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Rakor tersebut juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ia memaparkan situasi pangan nasional dan menegaskan bahwa Indonesia kini berada dalam posisi surplus produksi pangan. Produksi nasional mencapai sekitar 33 juta ton gabah per tahun, sedangkan kebutuhan domestik hanya 30 juta ton.

“Pada tahun ini kita surplus lebih dari 3 juta ton. Tahun lalu kita impor banyak, tetapi tahun ini tidak ada. Upaya Bulog dalam pengadaan juga demi menjaga ketersediaan dan stabilitas harga untuk masyarakat,” jelas Zulkifli Hasan.

Menko Pangan menambahkan bahwa percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan perlu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk lewat koperasi desa, agar pilar ketahanan pangan semakin kuat.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi nasional per Agustus 2025. Ia menyebutkan bahwa 27 provinsi mengalami deflasi, sedangkan 11 provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Sumatera Utara sebesar 1,77 persen, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar -1,90 persen.

Mengacu pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus 2025, terdapat 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi relatif stabil. Kenaikan harga dipicu oleh tiga komoditas utama yakni cabai merah, bawang merah, dan beras.

Rakor ini merupakan agenda rutin untuk memantau sekaligus mengevaluasi tingkat inflasi di daerah. Pemerintah berharap pengendalian inflasi yang tepat dapat menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional. [MFH/Diskominfotik]