PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membawa agenda pembangunan yang mencakup berbagai sektor strategis dalam penyampaian usulan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2026–2027 kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Penyampaian usulan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sumatera Lantai 7, Menara Bappenas, Jalan H.R. Rasuna Said No. Kav. B2, Kuningan, Jakarta, Kamis (17/09/2026).

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan dalam kesempatan tersebut diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, SKM., S.H., MM., CGRE, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pesisir Barat.

Baca Lainnya :

• Komunitas Suzuki Katana Jimny (Skin) Jajaki Pembentukan Chapter Pesisir Barat0
• Tim Gabungan Berhasil Padamkan 5 Hektare Karhutla Ngaras 0
• Perkuat Integritas dan Profesionalisme Jurnalis, Sekda Tegaskan Dukungan Terhadap Insan Pers0
• Percepat Pelayanan Publik dan Perkuat PAD, Pemkab Pesisir Barat Integrasikan Data Pertanahan0
• Bupati Dedi Irawan Dorong Pesisir Barat Gali Sumber Pendapatan Baru0

Usulan pembangunan yang disampaikan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat konektivitas, infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pengembangan pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Salah satu usulan strategis berasal dari Dinas Perhubungan, yakni perpanjangan runway Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Krui hingga 2.000 meter dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp150 miliar.

Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penerbangan, memperluas konektivitas, mempercepat akses wisatawan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Konektivitas udara dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan pariwisata dan mobilitas masyarakat maupun pelaku usaha.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemkab Pesisir Barat menyampaikan sejumlah usulan pembangunan, antara lain pengamanan pantai, perkuatan tebing sungai, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan jalan strategis, serta jembatan dan pemenuhan peralatan pendukung.

Pengamanan pantai menjadi salah satu kebutuhan utama dengan usulan penanganan di 35 pekon yang tersebar pada 11 kecamatan. Kebutuhan anggaran yang diajukan untuk program tersebut sekitar Rp386,879 miliar.

Program ini diarahkan untuk melindungi permukiman, fasilitas umum, jalan, serta lahan pertanian masyarakat dari ancaman abrasi.

Sementara pembangunan jalan strategis diarahkan untuk membuka akses wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung distribusi hasil produksi daerah.

Di sektor pariwisata, pemerintah daerah mengusulkan pengembangan kawasan wisata Labuhan Jukung melalui sejumlah komponen pembangunan.

Kawasan yang berada di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, dengan luas aset sekitar 3,742 hektare tersebut diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan, memperbaiki pelayanan kawasan, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dan UMKM.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan daya tarik destinasi wisata, tetapi juga menciptakan ruang yang lebih besar bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada sektor kesehatan, Pemkab Pesisir Barat mengusulkan pembangunan sarana tiga puskesmas, pemenuhan sarana dan alat kesehatan, serta pemerataan tenaga kesehatan.

Usulan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan dasar dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di berbagai wilayah Pesisir Barat.

Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari agenda pembangunan yang disampaikan kepada pemerintah pusat.

Melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, pemerintah daerah mengusulkan revitalisasi pasar rakyat, pengembangan UMKM dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Revitalisasi pasar diharapkan dapat memperbaiki fasilitas perdagangan masyarakat, sementara pengembangan UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

Adapun hilirisasi komoditas unggulan menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah produk daerah sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Sebagai kabupaten dengan wilayah pesisir yang panjang dan kondisi geografis yang beragam, kesiapsiagaan bencana juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), usulan diarahkan pada penguatan sistem peringatan dini, koordinasi operasi kebencanaan, penyediaan petunjuk evakuasi, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam memberikan perlindungan dan respons terhadap potensi bencana.

Rangkaian usulan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Pesisir Barat diarahkan secara terintegrasi. Infrastruktur transportasi dan sumber daya air menjadi penopang konektivitas dan kegiatan ekonomi, sementara pariwisata, pasar dan UMKM menjadi ruang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada saat yang sama, pembangunan fasilitas kesehatan memperkuat pelayanan dasar, sedangkan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana menjadi bagian dari perlindungan masyarakat.

Melalui penyampaian usulan kepada Bappenas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dengan pemerintah pusat sehingga berbagai kebutuhan pembangunan strategis daerah dapat memperoleh dukungan dan dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Direktur RSUD, serta jajaran kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat. [MFH/ Diskominfotiksan Pesisir Barat]