BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menggelar kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama, Selasa (27/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas sinergi tata kelola keuangan yang baik, yang turut berkontribusi pada pencapaian prestasi Pemprov Lampung. Ia menyoroti keberhasilan provinsi yang baru saja meraih Mandaya Award 2026 dari Kemenko PMK RI.

"Penghargaan ini menjadi bukti kerja keras kita bersama, di mana Provinsi Lampung berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Kita berhasil mencatatkan penurunan kemiskinan secara tajam dari 11,6% pada Maret 2025 menjadi 9,3% pada Juni 2026, dan sukses mengentaskan lebih dari 200 ribu jiwa. Tentu capaian impresif ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel," ungkap Sekdaprov.

Baca Lainnya :

• Lampung Raih Mandaya Award 2026, Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan0
• Wagub Lampung Minta Bendahara Koperasi Merah Putih Transparan Kelola Keuangan 0
• Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Jaga Harga Pangan 0
• Gubernur Mirza Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Doakan Kemajuan Lampung0
• Bunda Literasi Lampung Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya melalui Pameran Kayu Ara0

Terkait pelaksanaan pemeriksaan, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo memaparkan bahwa Entry Meeting ini menandai dimulainya fase pengujian secara mendalam atas kepatuhan dan kinerja pelaksanaan program pemerintah daerah.

"Pada semester II tahun 2026 ini, fokus penugasan kami mencakup Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Ada lima sasaran strategis yang menjadi objek pengujian, yaitu Kinerja Ketahanan Energi, Kinerja Ketahanan Pangan Jilid 2, Kinerja Pengelolaan RSUD, Kinerja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, dan Belanja Daerah. Kami di BPK menjaga independensi dan objektivitas, sehingga kami sangat mengharapkan sinergi Pemprov Lampung melalui penyediaan data yang akurat dan tepat waktu," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov langsung memberikan instruksi kepada jajaran Pemprov Lampung untuk mengawal kelancaran proses pemeriksaan secara penuh.

"Tadi kita sudah mendengarkan bersama arahan dari Bapak Kepala BPK Perwakilan. Saya minta seluruh Kepala OPD yang menjadi lokus pemeriksaan pada kelima agenda strategis ini untuk bersikap proaktif dan kooperatif. Pastikan ketersediaan data yang akurat, berikan akses informasi yang dibutuhkan secara cepat, dan tunjuk staf teknis yang benar-benar memahami substansi data agar tidak ada kendala komunikasi," instruksi Sekdaprov

Sejalan dengan instruksi Sekdaprov, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, juga memberikan pernyataan dan penekanan kepada seluruh jajaran OPD agar disiplin dalam melengkapi dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa BPK.

"Inspektorat akan terus mengawal dan mengoordinasikan kelancaran proses pemeriksaan ini. Saya mengimbau agar seluruh dokumen, data pendukung, dan komunikasi dengan tim pemeriksa dikoordinasikan secara tertib melalui satu pintu. Hal ini sangat penting untuk meminimalisasi kesalahan informasi dan memastikan tidak ada keterlambatan yang menghambat tugas tim BPK," ujar Bayana.

Melalui kolaborasi dan transparansi ini, diharapkan tata kelola keuangan serta kinerja pelayanan Pemprov Lampung dapat terus disempurnakan sebagai upaya  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]