JAKARTA, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung meraih Mandaya Award 2026 kategori Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan. Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Mandaya Award merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pesantren, badan usaha, komunitas, hingga individu yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penyerahan penghargaan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta sejumlah kepala daerah, pimpinan lembaga, akademisi, pelaku usaha, dan penggerak pemberdayaan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia.

Baca Lainnya :

• Wagub Lampung Minta Bendahara Koperasi Merah Putih Transparan Kelola Keuangan 0
• Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Jaga Harga Pangan 0
• Gubernur Mirza Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Doakan Kemajuan Lampung0
• Bunda Literasi Lampung Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya melalui Pameran Kayu Ara0
• Pemprov Perkuat Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepat Kemajuan Desa0

Penyelenggaraan Mandaya Award sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui penghargaan ini, pemerintah mendorong upaya penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam sambutannya, Muhaimin mengatakan, keberhasilan penanganan kemiskinan perlu dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Capaian tersebut lahir dari keterlibatan berbagai pihak yang bekerja langsung menjawab persoalan warga, mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas di tingkat akar rumput.

"Bukan yang paling besar lembaganya, juga bukan yang paling mahal anggarannya, tetapi yang paling kita harapkan adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan," ujar Muhaimin.

Ia menggambarkan pemberdayaan sebagai upaya mengubah masyarakat yang semula bergantung pada bantuan menjadi lebih mampu mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pendekatan ini, bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi perlu disertai langkah yang membuka jalan menuju kemandirian.

Pemerintah juga mendorong agar program pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan lembaga sosial dibutuhkan agar masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, keterampilan, pembiayaan, dan kesempatan berusaha.

Di tingkat masyarakat, pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pengembangan usaha, pendampingan pelaku UMKM, peningkatan keterampilan kerja, serta penguatan kegiatan ekonomi di desa. Pendekatan tersebut diharapkan membantu keluarga memperbaiki penghidupan secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek.

Pendidikan dan pengembangan kapasitas keluarga juga menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program Sekolah Rakyat, misalnya, pemerintah berupaya memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada saat yang sama, keluarga didorong agar memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih produktif.

Upaya serupa dilakukan melalui penguatan ekonomi masyarakat, termasuk perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pendampingan desa, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok program pemerintah. Dengan demikian, program sosial dan ekonomi dapat saling mendukung dalam menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang.

Muhaimin turut menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program pemerintah. Data sosial ekonomi yang terpadu diperlukan agar bantuan dan program pemberdayaan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar kebijakan yang dijalankan saling melengkapi dan memberikan manfaat secara langsung.

Menurut Muhaimin, penanganan kemiskinan membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pesantren, serta berbagai kelompok masyarakat agar praktik pemberdayaan yang berhasil dapat dikembangkan di wilayah lain.

Bagi Provinsi Lampung, penghargaan Mandaya Award 2026 menjadi dorongan untuk terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Tantangannya tidak hanya mengurangi jumlah warga miskin, tetapi juga memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan mengakses layanan dasar.

Penguatan pemberdayaan di wilayah perdesaan juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Potensi ekonomi lokal perlu didukung dengan pendampingan, akses pasar, pengembangan usaha, dan keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat dapat memperoleh manfaat lebih besar dari kegiatan ekonomi di lingkungannya.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu membuka peluang yang lebih merata bagi masyarakat Lampung. Tujuannya bukan hanya membantu keluarga melewati kesulitan ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]