BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung memastikan penanganan Jembatan Way Bungur di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui pembangunan ulang. Hal ini menyusul desakan masyarakat dan hasil penilaian teknis terhadap kondisi jembatan yang ada saat ini.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan keputusan tersebut setelah pemerintah menerima rekomendasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Serta melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik jembatan.

Menurut Taufiqullah, dari hasil penilaian tersebut diketahui bahwa struktur jembatan yang ada tidak memenuhi spesifikasi dan standar kelayakan untuk dilanjutkan.

Baca Lainnya :

• Dorong Produktivitas ASN, Pemprov Lampung Sosialisasikan Aturan Jam Kerja0
• BMBK Provinsi Lampung Memastikan Pembangunan Jembatan Kali Pasir0
• Sekdaprov Marindo Lakukan Kick Off untuk Acara Siaran Piala Dunia 2026 yang Diselenggarakan TVRI0
• Wagub Jihan Nilai Lampung Berpotensi sebagai Kiblat Pengembangan Produk Halal Dunia0
• Kunjungi Lampung, Komisi V DPR RI Tinjau Progres Kota Baru dan Rencana Transportasi Massal0

“Secara umum, kondisi jembatan saat ini tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Karena itu, melanjutkan pembangunan di atas struktur yang ada tidak direkomendasikan,” ujar Taufiqullah.

Ia menjelaskan, pemerintah memahami dorongan masyarakat yang berharap jembatan penghubung antar desa di Way Bungur segera dapat digunakan. Namun, aspek keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah penanganan.

“Keinginan masyarakat agar jembatan segera berfungsi tentu kami dengar. Tetapi jembatan harus benar-benar aman dan layak, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya.

Jembatan Way Bungur merupakan proyek yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur karena menghubungkan antar desa dan antar kecamatan. Meski menjadi kewenangan kabupaten, Pemprov Lampung tetap terlibat melalui koordinasi dan pendampingan, termasuk dengan BPJN dan pemerintah pusat.

Pemprov Lampung sebelumnya telah membantu pembangunan satu unit abutmen, sementara pemerintah kabupaten melanjutkan pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya. Hingga kini, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor pembangunan belum tuntas.

Menurut Taufiqullah, pembangunan ulang menjadi opsi paling tepat agar jembatan nantinya dapat dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan oleh masyarakat.

“Yang terpenting, jembatan ini nantinya bisa digunakan dengan aman dan memberi manfaat jangka panjang bagi warga,” pungkasnya. [MFH/**]