METRO, MFH,-- Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro (PPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026 di OR Setda Kota Metro, Rabu (04/03/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penguatan 24 indikator dalam penilaian mandiri KLA yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kepala Dinas PPPAPPKB Kota Metro, Silfia Naharani, dalam paparannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan penilaian mandiri KLA berbasis website tahun 2026. Ia menegaskan pentingnya sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha.

“Perlu kami sampaikan bahwa penting bagi kabupaten/kota memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak,” ujar Silfia.

Baca Lainnya :

• Pemkot Metro Ajukan Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam Pengendalian Kas0
• 117 Lansia Kota Metro Terima Bantuan Atensi Kemensos RI Melalui Dinsos-PM0
• Safari Ramadan 2026, Pemkot Metro Pererat Ukhuwah dan Serahkan Bantuan Karpet Masjid0
• Pemkot Metro Silahturahmi Lewat Safari Ramadhan di Masjid Ar-Rahim Purwoasri0
• Wali Kota Metro Lantik 100 Pejabat Baru, Fokus pada Pelayanan Publik Lebih Baik0

Ia menjelaskan, terdapat dua tujuan khusus dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Pertama, terpenuhinya 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang harus dilengkapi oleh Gugus Tugas KLA. Kedua, tersedianya data dan dokumen pendukung pada satu kelembagaan serta lima klaster Gugus Tugas KLA Kota Metro sebagai syarat pelaksanaan penilaian mandiri tahun 2026.

Menurutnya, penilaian Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA bertujuan mendorong pembangunan terpadu berbasis pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terintegrasi di daerah. “KLA ini menjadi marwah yang harus dipenuhi oleh seluruh elemen, tidak hanya penyelenggara daerah dan OPD, tetapi juga Forkopimda serta lembaga masyarakat. Fokusnya meliputi layanan, perlindungan, akses, dan partisipasi anak,” tegasnya.

Silfia juga memaparkan lima klaster indikator penilaian KLA, yakni kelembagaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Ia menekankan bahwa pemenuhan indikator tersebut membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah serta dukungan Forkopimda.

Lebih lanjut, ia menyatakan optimisme terhadap kesiapan administrasi perangkat daerah di Kota Metro. “Saya meyakini setiap kegiatan sudah memiliki perencanaan, evaluasi, dan administrasi pelengkap yang baik. Karena kita membawa marwah Kota Metro,” katanya.

Terkait capaian penghargaan, ia menjelaskan bahwa tingkat KLA terdiri atas Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Paripurna. Saat ini Kota Metro berada pada kategori Nindya dengan nilai 93 dari 1.000 poin. “Minimal kita harus mempertahankan Nindya, namun semangat kita adalah meraih kategori Utama. Ini tergantung komitmen kita bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun ini terdapat dua tahapan pemenuhan administrasi, yakni untuk periode 2024–2025 pada awal tahun dan pengisian kegiatan tahun 2026 pada akhir tahun sesuai amanat kementerian.

Sementara itu, Wali Kota Metro yang diwakili Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Metro, Kusbani, menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 21.

“Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak,” kata Kusbani.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Metro untuk mewujudkan Kota Metro sebagai kota layak anak melalui sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kusbani juga menyoroti pentingnya penyediaan ruang bermain anak di tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai bagian dari dukungan konkret terhadap program KLA. Menurutnya, taman bermain memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan motorik dan pertumbuhan anak secara seimbang.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kita berharap seluruh OPD hingga tingkat kelurahan dapat berkolaborasi memenuhi 24 indikator agar Kota Metro dapat meningkatkan capaian dari kategori baik menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. [MFH/Diskominfo Metro]