METRO, MFH,-- Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil-hasil pengawasan BPKP, serta memperkuat sinergi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di Ruang Kerja Walikota Metro, Rabu (01/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Agus Setiawan, menjelaskan secara rinci mengenai fokus kerja BPKP dengan dua peran utama yang saling melengkapi, yakni pengawasan yang mendukung pemerintah pusat serta pengawasan khusus untuk pemerintah daerah.

“Tahun ini, kami memfokuskan pengawasan pada beberapa sektor vital, yaitu pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” terang Agus.

Baca Lainnya :

• Walikota Apresiasi Warung Merah Putih dan Pelestarian Musik Tradisional oleh PWRI 0
• Wakil Wali Kota Metro Dorong Penguatan Literasi Digital Gen Z Lewat Festival Literasi 20250
• Wali Kota Metro hadiri Rapat Paripurna DPRD Metro terkait Raperda Perubahan APBD Tahun 20250
• Peringati HUT TNI ke-80, Pangdam XXI/Radin Inten Gelar Bakti Sosial 0
• Walikota Metro Terima Aspirasi dari THL Non Database Kota Metro0

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian BPKP adalah evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro yang menurutnya adalah dokumen strategis yang sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah.

“Kalau gagal merencanakan, berarti perencanaan itu gagal. Maka kita harus menjaga supaya perencanaan tetap tepat dan indikator keberhasilan bisa disusun secara terbuka,” paparnya.

Selain perencanaan, BPKP juga menyoroti aspek kemandirian fiskal daerah terhadap kebijakan efisiensi, yang dicanangkan Presiden pada awal 2025 untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Metro saat ini menempati urutan ketiga tertinggi dalam perolehan PAD di Provinsi Lampung, setelah pemerintah provinsi dan Kota Bandar Lampung,” ungkap Agus, memuji capaian tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Setiawan, mengungkapkan bahwa dinamika politik di daerah saat ini seringkali berdampak pada birokrasi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.Untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko tersebut, BPKP saat ini tengah gencar memantau efektivitas program pencegahan korupsi di seluruh Indonesia, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah.

“Jadi kita sedang mengembangkan efektivitas pencegahan korupsi dan pengendalian korupsi di daerah-daerah yang berbasis tata kelola. Dalam konteks ini, Kota Metro dan Kabupaten Tulang Bawang Barat terpilih untuk mengikuti program percontohan tersebut, karena dinilai memiliki potensi besar dan komitmen kuat dari para pimpinan daerah untuk merealisasikan pengendalian korupsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pengendalian korupsi ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menekankan pentingnya pengawasan berjenjang dari pimpinan hingga pegawai.

Melalui implementasi SPIP, walikota dengan dukungan penuh dari Inspektur, memiliki instrumen untuk memonitor setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga memungkinkan identifikasi dan mitigasi potensi kegagalan program yang direncanakan sejak dini. Lebih dari sekadar mencapai target program, substansi utama dari pengawasan BPKP adalah untuk mencegah dan menekan peluang terjadinya praktik korupsi di daerah yang merupakan langkah proaktif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Menanggapi pemaparan tersebut, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan dan laporan yang disampaikan oleh BPKP Provinsi Lampung.

“Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya mengucapkan terima kasih atas silaturahmi ini. Tentunya laporan yang disampaikan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi kami,” ucap Bambang.

Wali Kota Bambang, juga menilai bahwa masukan dari BPKP sangat penting dan relevan bagi Kota Metro untuk terus memperbaiki sistem perencanaan maupun tata kelola keuangan daerah.

Pada pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Metro dan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung lakukan penandatanganan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 yang menjadi simbol komitmen kuat kedua belah pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif di Kota Metro. [MFH/Kominfotik Kota Metro]