BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat pembahasan operasional Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) di Ruang Kerja Sekda, Selasa (30/06/2026). Rapat membahas penguatan tata kelola rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam arahannya, Sekdaprov menegaskan bahwa RSBNH merupakan representasi dari wajah pelayanan publik Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, eksistensi rumah sakit bukan sekadar fasilitas administratif, melainkan instrumen vital yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

"Pelayanan kesehatan harus berjalan dengan prima. Kita tidak bisa menoleransi hambatan dalam pelayanan, karena ketika satu tindakan medis terhambat, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sangat luar biasa. Investasi di RSBNH harus dibarengi dengan peningkatan kunjungan pasien yang signifikan, sehingga tercipta ekosistem pelayanan yang optimal dan berkelanjutan," ujar Sekdaprov

Baca Lainnya :

• Pemprov Perluas Akses Pandidikan Global Lewat Program Study and Network ke Korea0
• Wamen HAM Apresiasi Komitmen Pemprov Integrasikan HAM dalam Tata Kelola Pemerintahan0
• Wagub Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan Memberikan Data yang Benar0
• Wagub Jihan Temui Massa Aksi Mahasiswa, Pemprov Kawal Aspirasi ke Pemerintah Pusat0
• Pemprov Perkuat Langkah Antisipasi Dampak El Nino terhadap Inflasi dan Ketahanan Pangan0

Lebih lanjut, Sekdaprov mendorong adanya langkah nyata dalam pengembangan rumah sakit agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta berdampak positif terhadap penerimaan daerah.

Sementara itu, Direktur RS Bandar Negara Husada dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini RSBNH berstatus sebagai rumah sakit Tipe C dengan kapasitas 10 tempat tidur.

Terkait tata kelola kelembagaan, pihak manajemen saat ini tengah fokus menghadapi agenda akreditasi ulang yang dijadwalkan paling lambat 17 Desember 2026, mengingat status akreditasi saat ini masih dalam kategori utama.

Pihak RSBNH juga memaparkan urgensi pemeliharaan infrastruktur gedung, termasuk instalasi air dan listrik. Berdasarkan hasil evaluasi inspektorat, perbaikan sarana prasarana menjadi prioritas mendesak. Jika tidak segera dilakukan, kerusakan pada instalasi vital dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi ruang operasi dan menghambat operasional layanan prioritas, seperti hemodialisa yang menjadi salah satu sumber pendapatan rumah sakit.

Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan anggaran pemeliharaan dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pemprov Lampung berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan pendukung akreditasi terpenuhi guna menjamin kualitas layanan kesehatan yang prima bagi masyarakat Lampung. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]