BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menemui ribuan massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin, (01/09/2025).

Bersama Ketua DPRD Lampung, Pangdam XXI Radin Intan, Kapolda Lampung, tokoh adat, dan jajaran Forkopimda, Gubernur duduk bersama peserta aksi yang sudah memadati gerbang DPRD sejak pukul 10.00 pagi.

Di bawah terik matahari, Gubernur mendengarkan satu per satu keluhan yang disampaikan perwakilan mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek daring. Dialog berlangsung terbuka dengan suasana yang relatif kondusif.

Baca Lainnya :

• Momen Kebersamaan Disela Unjuk Rasa Mahasiswa0
• Itera Lepas 1.500 Mahasiswa untuk Ikuti Aksi Damai di DPRD Lampung0
• Aksi Unjuk Rasa di DPRD Lampung Meninggalkan Tumpukan Sampah di Sejumlah Titik0
• Gubernur Lampung Temui Demonstran0
• Tiga Ton Daging Ilegal di Amankan Karantina Lampung 0

“Kami ingin suara masyarakat didengar, bukan dibungkam,” ujar salah seorang perwakilan aksi dari atas mobil komando.

Usai berdialog, Gubernur menerima secara langsung sepuluh poin tuntutan yang disuarakan massa. Tidak hanya menerima, Gubernur bahkan membacakan sendiri tuntutan itu di hadapan ribuan demonstran. Sikap ini sontak memicu sorak-sorai dukungan dari peserta aksi.

Dalam tuntutan yang dibacakan, massa mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, memangkas gaji dan tunjangan anggota DPR, serta menaikkan gaji dan kualitas kerja dosen maupun guru. Mereka juga meminta Presiden Prabowo mencopot menteri-menteri yang dianggap problematik.

Selain itu, massa mendesak reformasi total Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta mengevaluasi kinerja Polda Lampung. Tuntutan lain adalah penolakan terhadap RKUHAP, kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta penghentian penggunaan pajak rakyat untuk menindas masyarakat.

Salah satu poin penting juga menyoal reforma agraria. Massa menuntut pemerintah membebaskan lahan untuk petani, khususnya di Lampung, agar hak agraria lebih berkeadilan. “Hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup masyarakat Lampung. Panjang umur perjuangan,” teriak Gubernur Mirza dari podium.

Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh tuntutan itu akan dikawal hingga ke pemerintah pusat. Ia menyebut langkah ini bukan sekadar simbolis, tetapi bentuk komitmen agar aspirasi rakyat Lampung tak berhenti di gerbang DPRD.

“Ini luar biasa, hari ini kami melihat semangat gelora anak muda di Lampung, juga masyarakat, ojol, dan elemen lainnya, mereka bersatu menyuarakan hati nurani. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah provinsi harus menjaga dan melindungi hak-hak mereka untuk bersuara,” ucap Gubernur.

Menurut Gubernur, semua aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Ia juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib.

“Lampung berbeda dari tempat lain di Indonesia. Lampung damai, Lampung tenteram, dan Lampung penuh dengan harapan. Kita berdoa, setelah ini Lampung tetap tertib, aman, dan kondusif. Ini akan menjadi alasan bagi Lampung untuk menjadi lebih baik ke depan,” ujarnya.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang menggelar aksi damai. “Terima kasih kepada mahasiswa dan semua elemen, karena penyampaian aspirasi hari ini berlangsung tertib, aman, dan damai. Seperti yang sudah disampaikan Pak Gubernur, aspirasi ini akan diteruskan ke pemerintah pusat. Yang lebih penting, situasi seperti ini harus tetap terjaga,” kata Kapolda.

Aksi yang digelar hari ini berlangsung tertib dan tanpa gesekan. Seusai mendengarkan pernyataan sikap Gubernur, massa perlahan membubarkan diri. Tidak lama berselang, hujan deras mengguyur Bandarlampung, memberi jeda yang menyejukkan usai panas terik yang menyelimuti aksi.

Aksi damai ini menunjukkan pola baru komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sikap Gubernur yang turun langsung menemui massa dinilai dapat meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog lebih luas. Bagi masyarakat Lampung, komitmen ini menjadi langkah awal untuk memastikan aspirasi mereka dapat menjadi bagian penting dalam arah kebijakan nasional. [MFH/rils]