BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) guna mengantisipasi volatilitas harga komoditas pokok.

Langkah antisipatif ini diperkuat melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik  Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah  dari Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026).

Rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI membahas Langkah konkret kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino (fenomena pemanasan suhu muka laut SML di atas kondisi normalnya) minggu ke empat Juni 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah terus waspada dan tetap memastikan Masyarakat tetap aman, terpenuhi kebutuhan air dan pangan,  serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan . Hal ini sangat penting dikarenkan fenomena el nino memicu musim kemarau yang lebih kering dan sangat Panjang.  

Baca Lainnya :

• Pemprov Lampung Matangkan Persiapan MPLS Sekolah Rakyat0
• Gubernur Dorong ASN Optimalkan Lampung In untuk Percepat Layanan Publik Digital0
• Rumah Sakit Hewan Segera Beroperasi di Provinsi Lampung0
• Kepala BPS RI Piminpin Apel Siaga, Gubernur Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi0
• Bangun Lampung Berkarakter, Pemprov Perkuat Sinergi dengan Masyarakat Adat0

Kepala BMKG, memprediksi puncak kemarau ekstrem di perkirakan terjadi pada bulan juli – September 2026. Pada periode tersebut, curah hujan diprediksi berada di bawah kondisi normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.

Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan rencana aksi daerah, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta pemanfaatan informasi iklim dari BMKG sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai penghematan penggunaan air, pencegahan kebakaran lahan, dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., memaparkan terkait akan terjadinya kekeringan, sehingga diminta kepada kepala daerah untuk segera memetakan Sumber air baku yang bisa dimanfaatkan di daerah pada saat terjadi kekeringan.

Fenomena El Nino juga berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan, sehingga diperlukan langkah konkret dalam upaya antisipasi.

Pemerintah Provinsi Lampung terus bersinergi dengan Pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino. Dengan kesiapsiagaan yang dilakukan sejak dini, risiko terhadap sektor pertanian, lingkungan, kesehatan, dan perekonomian dapat ditekan melalui berbagai langkah strategis agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak perubahan iklim . [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]