PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mematangkan rencana pembangunan kompleks perkantoran terpadu sebagai bagian dari upaya mewujudkan kawasan pemerintahan yang modern, terintegrasi, nyaman, efektif, serta berwawasan lingkungan.

Langkah tersebut dilakukan melalui Expose Laporan Antara Penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Kompleks Perkantoran Terpadu Berbasis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan, yang digelar di Lamban Juang Rawas, Kamis (3/09/2026).

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Kabupaten Pesisir Barat, Sri Agustini, S.K.M., M.Kes., dan diikuti tim tenaga ahli konsultan, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Baca Lainnya :

• Pemkab Pesisir Barat Matangkan Persiapan Kunjungan TP-PKK Provinsi Lampung0
• Cegah Karhutla, Pemkab Pesisir Barat Perkuat Sinergi Bersama Tim Mabes TNI dan Seskoad0
• Wakil Bupati Pesisir Barat Hadiri Launching Bhayangkara Presisi Lampung FC0
• Bunda Paud Pesisir Barat Bawa Pesan Penting dari Bandar Dalam0
• Semarakkan HUT ke-65 Pramuka, Wabup Hadiri Perkemahan LT-II Kwarran Pesisir Utara0

Dalam sambutannya, Sri Agustini menegaskan bahwa pembangunan kompleks perkantoran tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan gedung, tetapi harus menjadi bagian dari perencanaan kawasan pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masa depan.

“Pembangunan infrastruktur pemerintahan saat ini tidak lagi hanya sekadar mendirikan gedung tempat bekerja. Lebih dari itu, wajah perkantoran kita harus mencerminkan visi masa depan, yaitu efisiensi pelayanan, integrasi fungsi, dan yang paling krusial adalah tanggung jawab terhadap lingkungan,” ujarnya

Menurutnya, kompleks perkantoran terpadu yang direncanakan diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas pemerintahan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas aparatur. Di sisi lain, kawasan tersebut juga diharapkan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

Sri Agustini menjelaskan, Expose Laporan Antara menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen kajian. Pada tahap tersebut, tim tenaga ahli konsultan telah melakukan pengumpulan data lapangan, analisis spasial, hingga penyusunan sejumlah alternatif konsep desain dan zonasi sebagai bahan menentukan arah pengembangan kawasan.

Namun, ia menegaskan bahwa dokumen yang dipaparkan belum bersifat final sehingga masih membutuhkan penajaman dan masukan dari berbagai pihak, baik dari aspek regulasi, teknis maupun implementasi di lapangan.

“Dokumen ini belum final dan masih membutuhkan penajaman serta masukan konkret dari aspek regulasi, teknis maupun implementasi di lapangan. Karena itu, forum ini sangat penting untuk memastikan hasil kajian benar-benar dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya.

Sri Agustini juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang hadir untuk mencermati materi yang dipaparkan serta memberikan masukan konstruktif.

Menurutnya, sejumlah aspek perlu diperhitungkan secara matang, mulai dari integrasi antar-fungsi pemerintahan, kebutuhan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang, efisiensi pemanfaatan ruang, hingga penerapan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan.

“Pastikan aspek integrasi sudah mengakomodasi kebutuhan pelayanan jangka panjang serta indikator ramah lingkungan benar-benar masuk dalam konsep yang disusun,” tegasnya.

Kepada tim tenaga ahli konsultan, Sri Agustini menyampaikan apresiasi atas progres penyusunan dokumen. Ia berharap seluruh catatan, masukan, dan hasil diskusi dapat segera diakomodasi untuk menyempurnakan dokumen pada tahapan laporan berikutnya.

Ia juga berharap hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi landasan yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menentukan arah pengembangan kompleks perkantoran terpadu secara terencana, efektif, dan berkelanjutan.

“Semoga kerja keras kita hari ini menjadi bagian dari warisan pembangunan yang bermanfaat bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan laporan antara oleh tim tenaga ahli konsultan, disertai sesi diskusi dan penyampaian masukan dari perangkat daerah serta pemangku kepentingan yang hadir. [MFH/Rilis Diskominfotiksan Pesisir Barat]