PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat koordinasi tindak lanjut hasil asistensi kemampuan keuangan daerah sebagai langkah strategis dalam menyikapi hasil asistensi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Batu Tihang, Senin (15/06/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, serta dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., Asisten III Bidang Administrasi Umum, Armen Qodar, S.P., M.M., dan seluruh perangkat daerah terkait.

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/3785/SJ tanggal 24 April 2026 tentang Asistensi Daerah yang Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tidak Memenuhi Belanja Minimum Tahun Anggaran 2026.

Baca Lainnya :

• Pemkab Pesisir Barat Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas SPMB 2026/20270
• Penuh Kehangatan, Warga Pesisir Barat Sambut Kedatangan Presiden Prabowo0
• Bupati Dedi Irawan Tutup Festival Teluk Stabas VI 2026 0
• Gubernur Lampung Dampingi Presiden Resmikan RS KH M Tohir Pesisir Barat0
• Bupati Pesisir Barat Tinjau Kesiapan RSUD KH. Muhammad Thohir Jelang Kunker Presiden RI0

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk menindaklanjuti hasil asistensi dari Kementerian Dalam Negeri sekaligus memastikan terpenuhinya kewajiban belanja minimum daerah pada Tahun Anggaran 2026. Pembahasan difokuskan pada upaya optimalisasi perencanaan, penganggaran, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Plh. Sekretaris Daerah, Armand Achyuni, menegaskan pentingnya sinergi, komitmen, dan kesamaan persepsi seluruh perangkat daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian program secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Langkah-langkah yang kita ambil harus terukur, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan koordinasi yang baik, kita optimistis dapat memenuhi belanja minimum daerah tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap seluruh perangkat daerah dapat semakin memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung keberlanjutan pembangunan serta optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. [MFH/Diskominfotiksan Pesibar]