LAMPUNG TIMUR, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (10/11/2025).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna K.H Ahmad Hanafiah DPRD Kabupaten Lampung Timur dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Timur. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, didampingi Sekretaris Daerah Rustam Effendi, para anggota DPRD, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ela menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Baca Lainnya :

• Bupati Lampung Timur Dukung Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi di Lampung0
• Bupati Lamtim Dorong Investasi Berkelanjutan di Lampung Economic and Investment Forum 20250
• Pemkab Dorong Penetapan Batas Desa dan Wujudkan Green Village0
• Wabup Azwar Hadi Dorong Penguatan SDM Melalui Pelatihan Kader HMI Lamtim0
• Wabup Lamtim Ajak ASN Gotong Royong Bersihkan Gedung Pusiban dan Lingkungan Kantor0

“KUA dan PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Melalui kesepakatan ini, kita berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Lampung Timur,” ujar Bupati Ela.

Bupati juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin baik antara eksekutif dan legislatif dalam membahas rancangan kebijakan anggaran, sehingga proses pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana dan target prioritas.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras bersama pemerintah daerah dalam membahas KUA dan PPAS ini. Semoga semangat sinergi ini terus terjaga demi kemajuan Lampung Timur,” tambahnya.

Rapat Paripurna ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lampung Timur dalam menyusun kebijakan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. [MFH Diskominfo Lamtim]