BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan pembangunan jalan tol dan infrastruktur pendukung di Provinsi Lampung, Kamis (29/1/2026). Pertemuan berlangsung di Lamban Sabah Resto, Bandar Lampung.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, serta para mitra kerja Komisi V DPR RI, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Lampung.

Baca Lainnya :

• Ramah Tamah Ketua MA RI di Lampung, Gubernur Mirza Tegaskan Penguatan Kolaborasi Lembaga0
• Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Dunia Usaha, Dorong Hilirisasi dan Ekonomi Inklusif0
• Polda Lampung Ungkap Pelaku Curanmor Beraksi di Delapan TKP0
• Lampung Resmi jadi Lokasi National Cassava Center0
• Pemprov Lampung Siap Kembangkan Kakao Agroforestri0

Menurutnya, pembangunan jalan tol dan infrastruktur transportasi memiliki peran vital dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI dalam percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan transportasi. Dukungan Komisi V DPR RI sangat kami harapkan demi pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Ir. Ridwan Bae, selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang memimpin rombongan, menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan jalan tol serta infrastruktur pendukung di Provinsi Lampung.

Ia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami memastikan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan transportasi, berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ungkap Ridwan Bae.

Adapun anggota Komisi V DPR RI yang hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu:

1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. H. Mukhlis Basri
3. H. Haryanto, S.H., M.M., M.Si.
4. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm
5. Ir. Hanan A. Rozak, M.S.
6. H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T.
7. Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si.
8. Drs. Hamka B. Kady, M.S.
9. Danang Wicaksana S., S.T.
10. Dr. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
11. Teguh Iswara Suardi
12. Abdul Hadi, S.E., M.M.
13. Ghufran Zainal Abidin, M.A.
14. H. Boyman Harun, S.H.
15. Muhammad Syauqie
16. Harmusa Oktaviani

Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Bupati Pesawaran hadir langsung, bersama Wakil Bupati Lampung Selatan. Sementara kepala daerah lainnya hadir melalui perwakilan, yakni Bupati Lampung Barat, Bupati Tanggamus, Bupati Pringsewu, Wali Kota Bandar Lampung, serta Wali Kota Metro.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., hadir mewakili Bupati Pesisir Barat, didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat.

Menanggapi kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Sekda Pesisir Barat menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk mendukung peningkatan konektivitas wilayah pesisir. Di antaranya, usulan pembangunan pelabuhan atau dermaga di Kuala Stabas sebagai sarana pendukung transportasi laut dan distribusi logistik, khususnya untuk menunjang sektor perikanan dan pariwisata.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga mengusulkan perbaikan dan peningkatan kualitas Jalan Lintas Barat yang merupakan jalur utama penghubung antarwilayah di sepanjang pesisir barat Lampung.

“Kami berharap usulan pembangunan dermaga Kuala Stabas serta peningkatan Jalan Lintas Barat dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Infrastruktur tersebut sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat,” ujar Tedi Zadmiko.

Usai pertemuan dan diskusi, rombongan Komisi V DPR RI bersama Gubernur Lampung melanjutkan agenda dengan peninjauan langsung ruas jalan tol di Kota Bandar Lampung serta kawasan Kota Baru Lampung untuk melihat kondisi infrastruktur secara langsung di lapangan.

Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. [MFH/Rilis Diskominfotiksan]