BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Bandarlampung pada Selasa (29/7/2025) siang, turut menyasar Eka Afriana. Kembaran Walikota Eva Dwiana itu dicopot dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang didudukinya selama kurang lebih 5 tahun terakhir.

Diketahui, Eka Afriana termasuk salah satu dari 10 pejabat eselon II yang dilantik oleh Wakil Walikota Deddy Amarullah dalam acara di Gedung Semergo, komplek Pemkot Bandarlampung. Meski demikian, ia tetap mendapat jabatan sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Balam.

Kasus Eka Afriana

Baca Lainnya :

• TP. PKK Provinsi Lampung Gelar Lomba Kreasi Lahap Makan0
• Bhayangkara Presisi Lampung FC Resmi Diluncurkan, Siap Berlaga di Klasemen Atas Liga Super Nasional0
• Pemkot Bandarlampung Pecahkan Rekor MURI atas Sekubal Terbesar di dunia0
• Gubernur Lampung Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Hingga 31 Oktober 20250
• Klan "Mulyono" Kuasai PKS Lampung!0

Diketahui, Eka Afriana belakangan tengah menghadapi persoalan hukum. Itu semua buntut pengakuan jika dirinya telah memalsukan identitas pribadi –KTP dan akta kelahiran- dengan alasan sering kesurupan.

Dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandar Lampung Eka Afriana terus mendapat sorotan publik. Bahkan tindakan dugaan tersebut telah diakui oleh Eka Afriana secara langsung.

Eka beralasan, pergantian tanggal lahir pada kartu identitasnya dilakukan oleh orang tuanya. Hal tersebut dilakukan karena saudari kembar Walikota Bandar Lampung itu kerap mengalami sakit dan kesurupan.

Menanggapi hal itu, praktisi hukum, mengungkapkan, alasan tersebut tidak rasional dan tidak bisa dimasukan dalam pertimbangan hukum. Pelaku pemalsuan dokumen untuk kepentingan pribadi terlebih merugikan negara tetap harus dikenai pidana.

“Hukum tidak mempertimbangkan alasan mistis dalam kasus pemalsuan data. Yang jadi soal adalah: apakah data palsu itu dipakai untuk memperoleh posisi ASN? Jika iya, maka unsur pidananya terpenuhi,” tegasnya.

Pemalsuan data dalam bentuk apa pun yang digunakan dalam administrasi negara merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman hingga delapan tahun penjara. Hal tersebut telah tercantum jelas dalam Pasal 263 dan 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan Dokumen Otentik.

Praktik manipulasi data diri untuk menyesuaikan batas usia dalam rekrutmen ASN juga bisa dijerat Pasal 266 KUHP serta Pasal 93 dan 94 dalam UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013.

Persoalan itu tersebut mesti menjadi evaluasi bagi penyelenggara negara terlebih pemalsuan dokumen itu sengaja dilakukan untuk meloloskan pribadi pelaku menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bila perlu KemenPAN-RB dan Kemendagri juga melakukan investigasi yang serius terkait dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan Kadisdik Kota Bandar Lampung.

Meski perkaranya masih dalam tahap penyelidikan, sejumlah saksi sudah mulai dimintai keterangan oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, meski kabarnya banyak saksi yang mengakir. “Perkaranya masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, kepada wartawan, Kamis 24 Juli 2025.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, Kompol Zaldi Kurniawan, membenarkan Timnya melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Dan banyak saksi yang akan dimintai keterangan dan telah dilayangkan surat panggilan. “Proses penyelidikan masih terus berjalan. Untuk saksi-saksi kemarin sudah kita undang, tapi banyak yang belum hadir. Direncanakan, mereka akan diundang lagi,” ujar Zaldi Kurniawan.

Menurut Zaldi, Penyidik telah memeriksa pelapor juga perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) meski yang hadir hanya staf. Untuk terlapor belum. “Kalau terlapor (Eka Afriana, red) memang belum dipanggil,” kata Zaldi.

Sebelumnya setelah ramai disorot, soal menggunakan identitas palsu, Eka Afriana sempat mengakui jika dia mengubah data identitas pribadinya dengan alasan sering kesurupan, pada hari Senin, 2 Juni 2025, LSM Trinusa kemudian melaporkan kembaran Walikota Balam Eva Dwiana itu ke Polda Lampung. 

Pelapor atas nama Sekjen LSM Trinusa, Faqih Fakhroji, didampingi kuasa hukum LBH Masa Perubahan: Muhammad Latief, SH, dan Busroni, SH, MH. Usai membuat laporan, Faqih menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik Polda, termasuk dokumen asli, data pembanding, serta daftar saksi yang akan memperkuat laporannya.

“Kami berharap, laporan ini ditindaklanjuti secara profesional dan menyeluruh. Mengingat posisi terlapor yang masih aktif menjabat dan menerima gaji dari negara, proses hukum harus berjalan secara adil dan transparan,” ujar Faqih.

Kuasa hukum LSM Trinusa, Muhammad Latief, menyatakan laporan yang dilakukan kliennya sebagai bagian dari upaya menjaga integritas lembaga pemerintahan. “Kadisdikbud Balam itu mengakui, telah mengubah identitas pribadinya, diantaranya adalah tanggal lahir, yang seharusnya 25 April 1970 menjadi 25 April 1973, atau lebih muda 3 tahun,” katanya.

Terjerat Pidana Murni

Dimata advokat senior dari Peradi Bandar Lampung, Alfian Suni, SH, MH, CPM, pemalsuan identitas yang dilakukan Eka Afriana merupakan tindak pidana murni, apalagi telah disampaikan secara terbuka.  “Jadi, seharusnya APH menindaklanjuti pengakuan tersebut dengan sesegera mungkin memeriksa yang bersangkutan,” kata Alfian Suni, Kamis.

Menurutnya, kasus pemalsuan yang diduga kuat dilakukan Eka Afriana –sebagaimana diakuinya sendiri- merupakan pidana murni, bukan delik aduan. Sehingga sudah seharusnya APH bergerak cepat menangani persoalan tersebut.

Sebelumnya, praktisi hukum senior, H. Abdullah Fadri Auli, SH, menilai, apa yang dilakukan kembaran Walikota Eva Dwiana tersebut merupakan pelanggaran serius. “Apabila dokumen yang diubah itu digunakan untuk memberi keuntungan bagi pelaku, konsekuensi hukumnya jelas, yaitu pelanggaran terhadap UU Kependudukan dan UU Tindak Pidana Korupsi,” kata Bang Aab, panggilan akrab Ketua Harian IKA Unila itu, Rabu.

Dijelaskan, merubah identitas yakni tanggal lahir merupakan bentuk pelanggaran serius karena tanggal lahir tidak dapat diubah. Bila merubah nama, diperbolehkan sepanjang ada penetapan pengadilan.

Menurutnya, pemalsuan identitas adalah tindakan pidana yang dapat dijerat dengan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diantaranya Pasal 263-264 KUHP, pemalsuan KTP-el Pasal 95B UU Nomor: 24 Tahun 2023, pemalsuan data pribadi melanggar UU Nomor: 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

“Selain itu, perbuatan mengubah atau memalsukan identitas dokumen elektronik melanggar UU Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi, apa yang dilakukan Eka Afriana senyatanya merupakan pelanggaran hukum dan perbuatan pidana, sebenarnya perkara ini sudah sangat terang benderang. Karena Eka Afriana secara terbuka telah mengakui melakukan tindak pemalsuan identitas dirinya,” ujar Abdullah Fadri Auli.

Diduga kuat, pemalsuan identitas pribadi tersebut digunakan untuk ia mendaftar sebagai CPNS pada tahun 2008 silam, seperti dilansir dan dikutip dari Inilampung.com.  [MFH/**]