LABUHAN MARINGGAI, MFH,-- Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sekaligus memimpin rapat koordinasi mitigasi bencana di kawasan pesisir, Rabu (9/9/2026). Kegiatan berlangsung di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana, khususnya di wilayah pesisir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Pasir Sakti, unsur TNI AL, Polairud, Polsek, Koramil, Kabid BPBD Lampung Timur, Kepala Puskesmas Labuhan Maringgai dan Kepala Puskesmas Pasir Sakti, serta unsur terkait lainnya.

Baca Lainnya :

• Wabup Azwar Hadi Hadiri Grand Opening Apotek Tani Makmur Desa Sidodadi Sekampung0
• Pemkab Lamtim Sosialisasikan Dampak dan Penanganan Abu Vulkanik GAK0
• Wabup Azwar Hadi Matangkan Persiapan Pencanangan Desa Tapis di Nibung0
• Bupati Resmikan Demplot Mangrove 2 Hektare di Muara Gading Mas0
• Komisi IV DPR RI Kunjungi TN Way Kambas, Dorong Penguatan Konservasi dan Pencegahan Karhutla0

Dalam arahannya, Bupati Ela Siti Nuryamah menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya imbauan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan BPBD Provinsi agar masyarakat di kawasan pesisir tetap waspada, namun tidak panik.

“Masyarakat yang ada di pesisir harus tetap waspada dan tenang. Makanya kami selaku penanggung jawab kabupaten melakukan rapat koordinasi bersama seperti ini,” ujar Bupati Ela.

Menurutnya, potensi bencana akibat aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau perlu diantisipasi secara serius. Kondisi erupsi yang dapat berubah sewaktu-waktu menuntut pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan.

“Tidak menutup kemungkinan erupsi kembali terjadi, kemudian tiba-tiba mereda. Dampaknya bukan hanya untuk Lampung, tetapi bisa lebih luas. Kita sudah melihat bagaimana aktivitas erupsi dapat memengaruhi penerbangan karena faktor keselamatan,” jelasnya.

Bupati menegaskan, mitigasi tidak boleh dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder harus mulai mempersiapkan langkah-langkah antisipasi sejak dini, terutama di wilayah yang berhadapan langsung dengan laut.

“Saya selalu memberikan imbauan kepada BPBD dan pihak-pihak terkait untuk mulai dari sekarang melakukan mitigasi bersama,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh unsur Forkopimda, Forkopimcam, TNI, Polri, instansi vertikal, serta stakeholder lainnya untuk terlibat aktif dalam upaya mitigasi bencana. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga sangat diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Bupati juga menekankan pentingnya kejelasan titik kumpul, jalur evakuasi, sarana evakuasi, hingga ketersediaan logistik bagi masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Apabila terjadi alarm, masyarakat harus tahu apa yang harus dilakukan. Apabila terjadi bencana, harus tahu di mana titik kumpul dan ke mana harus melakukan evakuasi. Jangan sampai ketika bencana sudah terjadi, baru kita mempersiapkan semuanya,” katanya.

Ia meminta BPBD Lampung Timur untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk media sosial. Informasi mengenai jalur evakuasi, titik kumpul, serta langkah yang harus dilakukan masyarakat harus disampaikan secara mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat.

“Titik kumpul ada, tetapi kalau tidak ada sarana untuk berteduh, makan, akomodasi dan logistik, tentu belum cukup. Ini yang harus dipersiapkan oleh BPBD bekerja sama dengan Forkopimcam dan seluruh stakeholder terkait,” ujar Bupati.

Selain itu, Bupati meminta agar seluruh sarana dan prasarana pendukung mitigasi dapat dipastikan dalam kondisi siap digunakan.

“Saya harapkan jangan menunggu terjadi, tetapi harus termitigasi dari sekarang.”

Dalam rapat tersebut, perwakilan Kapolsek Labuhan Maringgai menyampaikan pentingnya kesiapan sistem peringatan dini, termasuk penggunaan sirene apabila terjadi kondisi yang membutuhkan evakuasi masyarakat.

Pihak kepolisian juga menekankan pentingnya pengamanan kendaraan masyarakat ketika proses evakuasi dilakukan. Setelah masyarakat berkumpul di titik evakuasi yang telah ditentukan, kendaraan yang ditinggalkan perlu mendapat pengamanan agar proses evakuasi dapat berjalan tertib dan aman.

Sementara itu, Danramil Labuhan Maringgai menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat di tingkat kecamatan sebagai bagian dari persiapan menghadapi potensi bencana.

Hasil rapat tersebut mendorong para kepala desa untuk melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penanggulangan bencana di masing-masing desa bersama Babinsa. Para kepala desa juga diminta melakukan pemetaan wilayah yang berdekatan dengan laut serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak panik.

Selain itu, setiap desa diminta menentukan titik kumpul dan jalur evakuasi terdekat yang dapat digunakan masyarakat dalam kondisi darurat.

Untuk wilayah Desa Karang Anyar, Sukorahayu, dan Marga Sari, titik kumpul telah ditentukan di Desa Braja Luhur. Sementara masyarakat Desa Muara Gading Mas diarahkan menuju titik kumpul di lapangan Desa Labuhan Maringgai.

Sedangkan untuk masyarakat Desa Karya Tani dan Karya Makmur, titik kumpul yang telah ditentukan berada di Desa Nibung.

Setelah titik kumpul ditetapkan, para kepala desa diminta segera menyampaikan informasi tersebut kepada camat agar dapat dilakukan koordinasi lebih lanjut, termasuk kesiapan dukungan sarana, prasarana, serta kebutuhan logistik apabila terjadi bencana.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menegaskan komitmennya untuk membangun sistem mitigasi bencana yang lebih terencana, terpadu, dan responsif, sehingga masyarakat pesisir memiliki pengetahuan serta kesiapan yang memadai dalam menghadapi setiap potensi bencana.

“Waspada bukan berarti panik. Yang paling penting adalah kita siap, tahu apa yang harus dilakukan, dan seluruh unsur bergerak bersama,” pungkas Bupati Ela. [MFH/Komdigi Lampung Timur]