LAMPUNG TIMUR, MFH,-- Harapan baru bagi petani singkong di Lampung Timur mengemuka saat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turun langsung berdialog dengan para petani di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Rabu (15/7/2026). Dalam suasana penuh keakraban, berbagai persoalan yang selama ini membebani petani disampaikan secara terbuka, mulai dari anjloknya harga singkong, keterbatasan irigasi, kebutuhan alat mesin pertanian (alsintan), hingga kondisi jalan usaha tani yang menyulitkan distribusi hasil panen.

Salah seorang perwakilan petani mengungkapkan bahwa harga singkong yang tidak menentu menjadi persoalan utama yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Mereka berharap pemerintah menetapkan harga yang lebih berpihak kepada petani, minimal di atas Rp2.500 per kilogram, sehingga usaha tani tetap memberikan keuntungan.

Selain itu, para petani juga meminta perhatian terhadap pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta bantuan alsintan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat sebagian besar lahan di wilayah Sukadana masih bergantung pada air hujan.

Baca Lainnya :

• Wapres Gibran Tinjau Pembangunan Jembatan Way Bungur0
• Tanamkan Integritas Sejak Dini, Pemkab Lamtim Dukung Program PAKSI Masuk Sekolah0
• Bupati Lamtim Ela Siti Nuryamah Jalin Kolaborasi Strategis dengan Kementerian UMKM RI0
• Bupati Ela Siti Nuryamah Ajak Generasi Muda Jaga Budaya di Tengah Arus Digital0
• Bupati Lamtim Tinjau Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Muara Gading Mas0

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wapres Gibran menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia memastikan pemerintah pusat tengah menyiapkan sejumlah regulasi guna memberikan perlindungan terhadap harga singkong di tingkat petani.

"Untuk masalah harga nanti akan kami lindungi melalui beberapa regulasi. Terkait pembatasan impor ubi kayu dan turunannya, kemudian penetapan harga acuan, serta standarisasi alat ukur dan timbangan. Kalau tiga hal itu sudah berjalan, saya yakin harga akan lebih stabil dan kesejahteraan petani akan meningkat," ujar Gibran.

Tak hanya soal harga, Gibran juga menyampaikan pemerintah akan memperkuat permodalan koperasi agar distribusi pupuk, kebutuhan produksi, hingga akses pembiayaan petani menjadi lebih mudah. Ia memastikan usulan bantuan alsintan, pembangunan irigasi, normalisasi saluran air, serta pembangunan jalan akan segera dikoordinasikan bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah.

Perwakilan kelompok tani Sukadana turut meminta pemerintah segera menerbitkan kebijakan nasional mengenai harga dasar singkong sebagai payung hukum yang memberikan kepastian bagi petani. Mereka juga berharap pembangunan jaringan irigasi dan bantuan alsintan menjadi prioritas karena kondisi lahan yang didominasi sawah tadah hujan.

Menanggapi hal itu, Gibran menegaskan seluruh usulan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah.

"Nanti segera kami tindak lanjuti. Usulan dari kelompok tani akan kami prioritaskan," katanya.

Dialog juga menyinggung persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Lampung. Warga menyampaikan kondisi sejumlah ruas jalan di Sukadana yang rusak sehingga menghambat aktivitas ekonomi, termasuk pengangkutan hasil pertanian.

Menjawab keluhan tersebut, Gibran mengakui persoalan jalan memang menjadi aspirasi yang hampir selalu diterimanya setiap kali berkunjung ke Lampung.

"Saya kalau ke Lampung pasti keluhannya jalan. Tapi tidak perlu saling lempar tanggung jawab antara provinsi, kabupaten, atau pusat. Nanti kita koordinasikan bersama. Jalan-jalan yang menopang kegiatan ekonomi akan kami prioritaskan," tegasnya.

Sebelumnya, Wapres juga meninjau pembangunan Jembatan Way Bungur yang sempat mangkrak selama bertahun-tahun. Ia memastikan jembatan darurat akan rampung dalam dua pekan agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat, sementara pembangunan jembatan permanen akan dilanjutkan melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat perlindungan terhadap petani singkong melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang acuan harga pembelian singkong. Selain itu, Pemprov juga mendorong pengembangan hilirisasi komoditas ubi kayu.

Menurutnya, pemerintah provinsi saat ini tengah mengembangkan kerja sama pembangunan kawasan bioetanol bersama PTPN serta mengusulkan pembangunan pusat riset ubi kayu di Lampung sebagai daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia.

Di hadapan Wapres, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah melaporkan bahwa Kabupaten Lampung Timur merupakan penghasil singkong terbesar kedua di Provinsi Lampung dengan produksi mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun.

Ela menjelaskan Kecamatan Sukadana menjadi wilayah dengan hamparan lahan singkong terluas yang sebagian besar merupakan lahan tadah hujan. Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan pembangunan jaringan irigasi melalui program pompanisasi guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Terkait keluhan masyarakat mengenai jalan, Ela memastikan ruas jalan yang dimaksud telah masuk dalam APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026. Ia menjelaskan pelaksanaan pembangunan sempat mengalami keterlambatan akibat proses administrasi, namun dipastikan akan segera direalisasikan.

"Bapak ibu doakan semoga semua program yang telah direncanakan berjalan lancar," harap Ela.

Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Lampung Timur menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani singkong. Mulai dari kepastian harga, peningkatan produktivitas melalui dukungan sarana pertanian, hingga percepatan pembangunan infrastruktur, seluruhnya diharapkan mampu mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai sentra produksi singkong nasional. [MFH/Komdigi Lampung Timur]