BANDARLAMPUNG, MFH,-- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat kolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta memperluas layanan publik yang inklusif bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat menerima kunjungan kerja jajaran Balai Besar POM Bandar Lampung, di Ruang Kerjanya, Senin (11/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan pengawasan keamanan produk, inovasi pelayanan publik untuk kelompok rentan, hingga pemberdayaan UMKM yang melibatkan penyandang disabilitas di Provinsi Lampung.

Baca Lainnya :

• Pemprov Lampung Perkuat Stabilitas Harga Bahan Pangan Lewat Operasi Pasar0
• Pemprov Lampung Perkuat Ekonomi Syariah Melalui LaSEF 20260
• Pemprov Lampung Dorong Desa jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi0
• Pornas Korpri 2027, Peluang Dongkrak UMKM dan Pariwisata Lampung0
• Lampung Siap jadi Kekuatan Pangan Nasional, Gubernur Libatkan ISPI Perkuat Sektor Peternakan0

Wagub Jihan menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan aspek penting dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPOM perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh jaminan atas produk yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.

“Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi Balai Besar POM yang selama ini turut membantu pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan,” ujar Jihan.

Selain pengawasan, Jihan juga menyoroti inovasi pelayanan publik Balai Besar POM melalui program Caring is Love yang memberikan layanan ramah bagi kelompok rentan.

Jihan menilai, keberadaan layanan inklusif tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang humanis dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Pelayanan publik harus bisa dirasakan semua orang, termasuk kelompok rentan. Inovasi seperti ini sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan layanan,” katanya.

Selain itu, Jihan juga menyoroti program pemberdayaan UMKM yang digiatkan Balai Besar POM khususnya bagi penyandang disabilitas di Lampung.

Program tersebut dinilai sebagai langkah nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi kelompok disabilitas melalui pendampingan usaha, pelatihan, serta fasilitasi perizinan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Sebagai Ketua Umum Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung (PKDL), Jihan menegaskan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang inklusif.

Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh dan berkolaborasi dengan Balai Besar POM dalam memperluas jangkauan program, baik dalam aspek pengawasan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pemprov Lampung berkomitmen untuk terus bersinergi, memastikan pengawasan obat dan makanan berjalan optimal, sekaligus mendorong tumbuhnya UMKM yang inklusif dan berdaya saing,” pungkas Jihan. [MFH/Diskominfotik Provinsi Lampung]