PESISIR BARAT,MFH,-- Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., menghadiri sekaligus membuka kegiatan Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 kepada pemerintah pekon se-Kecamatan Pesisir Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pesisir Utara, Jumat (5/06/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Pesisir Barat, Hendri Dunan, S.E., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP), Rochmad, S.Sos., M.M., Camat Pesisir Utara Tri Heri Purwanto, S.H., perwakilan Samsat Pesisir Barat, serta para peratin se-Kecamatan Pesisir Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Irawan Topani menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam proses pendataan, penetapan, dan penyusunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2026.

Baca Lainnya :

• Pemkab Pesibar Apresiasi Suksesnya GCK CUP II 2026, Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi0
• Bupati Tegaskan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung0
• Wakil Bupati Tanam Jagung di SLB Negeri Dorong Kemandirian Siswa dan Ketahanan Pangan0
• Rapat High Level Meeting TP2DD Provinsi Lampung 20260
• Bupati Dedi Irawan Serahkan Hewan Qurban Kepada 11 Kecamatan0

“Upaya ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Irawan.

Ia menegaskan pentingnya distribusi SPPT yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat kepada wajib pajak. Selain itu, ia juga meminta seluruh jajaran terkait untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, mendorong pembayaran tepat waktu, serta melakukan pemutakhiran data objek pajak secara berkelanjutan.

“Saya juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan ASN akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” tambahnya.

Menurut Irawan, keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak dapat terwujud tanpa dukungan seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pajak yang jujur, transparan, dan akuntabel.

“Manfaat pajak harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Saya yakin, dengan kesadaran dan komitmen bersama, target penerimaan pajak daerah Tahun 2026 dapat kita capai bahkan lampaui,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan pembayaran pajak sebagai budaya dan tanggung jawab bersama.

“Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan investasi bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat,” pungkasnya. [MFH/Diskominfotiksan Pesisir Barat]