PESISIR BARAT, MFH,-- Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan menghadiri sekaligus menyampaikan secara langsung dalam pembahasan rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2025, di ruang rapat Payung Agung Lantai 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu (03/06/2026).

Turut hadir dalam kegiatan rapat tersebut, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Ir. Armand Achyuni, Kepala Inspektorat Unzir, S.P., seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat se-Pesisir Barat.

Dalam arahan Bupati Pesisir Barat, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkat kerja keras dan komitmen bersama, kabupaten kita kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-7 kalinya secara berturut-turut.

Baca Lainnya :

• Wakil Bupati Tanam Jagung di SLB Negeri Dorong Kemandirian Siswa dan Ketahanan Pangan0
• Rapat High Level Meeting TP2DD Provinsi Lampung 20260
• Bupati Dedi Irawan Serahkan Hewan Qurban Kepada 11 Kecamatan0
• Pelatihan Wirausaha Pemuda Pesisir Barat, Pemkab Dorong Generasi Muda Mandiri dan Inovatif0
• Bupati Hadiri Pengajian Rutin dan Lantik Ketua BKMT Kecamatan Ngaras0

"Prestasi membanggakan ini adalah hasil sinergi dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, namun perlu saya tegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memastikan setiap program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tegas Bupati.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan BPK ini merupakan sarana evaluasi yang berharga. Oleh Karena Itu, saya menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk :
1. Berkomitmen penuh menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara cepat, tepat, dan tuntas.
2. Memperkuat koordinasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan agar temuan serupa tidak terulang kembali.
3. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam bekerja. Kepada Inspektorat daerah, untuk terus memberikan pendampingan dan pengawasan yang konstruktif agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara optimal dan tepat waktu.

"Mari kita jadikan pencapaian ini sebagai momentum untuk terus menjaga amanah masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta berwibawa di Kabupaten Pesisir Barat," pungkasnya. [MFH/ Diskominfotiksan]