BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Penjualan kendaraan niaga di Lampung menunjukkan perkembangan menarik. Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung melalui akun resmi Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung Jumat (26/09/2026) menunjukan peningkatan penjualan kendaraan roda empat jenis pick up, light truck, dan truck selama Januari hingga September 2026.

Akademisi dan pengamat keuangan publik Saring Suhendro menilai perkembangan tersebut dapat menjadi petunjuk awal mengenai pergeseran kebutuhan sarana angkutan barang. Namun, untuk mengetahui apa yang mendorong kenaikan itu, data penjualan perlu dilihat menurut jenis kendaraan dan perkembangan beberapa bulan sebelumnya.

“Kalau kenaikannya terutama pada light truck dan truck, kita bisa meneliti apakah pelaku usaha mulai membutuhkan daya angkut lebih besar. Tetapi pembelian kendaraan juga bisa dilakukan untuk mengganti armada lama. Karena itu, kita perlu melihatnya bersama data produksi dan arus barang,” ujar Suhendro.

Baca Lainnya :

• Gubernur: Rasa Aman Jadi Fondasi Pembangunan, Satlinmas Diminta Perkuat Kesiapsiagaan0
• Pentas PAI Jadi Ruang Tumbuh Prestasi dan Karakter Siswa0
• MUSDA VI IGRA Bandar Lampung Fokus pada Regenerasi dan Penguatan Tata Kelola Organisasi0
• HUT ke-81 PMI, Purnama Wulan Sari Mirza Perkuat Gerakan Kemanusiaan di Lampung0
• Pemprov Lampung Raih Peringkat I TPID Kinerja Terbaik Wilayah Sumatera0

Menurutnya, kebutuhan distribusi memiliki arti penting bagi Lampung sebagai daerah penghasil padi, jagung, singkong, kopi, dan kakao. Hasil produksi tersebut harus dapat bergerak dari sentra pertanian menuju tempat pengolahan dan pasar dengan biaya yang wajar.

Menurut Suhendro peran kebijakan daerah menjadi penting. Ia mengatakan, bertambahnya kendaraan akan memberi manfaat lebih besar jika didukung jalan penghubung yang baik, fasilitas pascapanen yang digunakan, dan akses pasar yang semakin terbuka.

“Pelaku usaha bisa saja menambah truk. Tetapi kalau perjalanan dari sentra produksi masih lama dan biaya angkut tetap tinggi, petani belum tentu menikmati manfaatnya. Yang perlu diupayakan adalah distribusi yang lebih lancar dan lebih efisien,” katanya.

Menurut Suhendro, keterbatasan APBD menuntut pemerintah memilih dukungan yang paling berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan pemasaran. Perbaikan akses Jalan Provinsi dengan cor beton yang sekarang sedang dilakukan oleh Pemprov maupun pembangunan fasilitas pascapanen perlu diikuti pengukuran hasil, seperti perubahan waktu tempuh, biaya angkut, dan harga yang diterima petani.

Arah tersebut relevan dan sejalan dengan Program Desaku Maju yang telah menetapkan 30 desa percontohan di Lampung. Pemerintah daerah juga mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berperan dalam pengolahan komoditas dan distribusi produk desa. Suhendro menilai kedua kebijakan itu membuka peluang agar desa memperoleh nilai tambah lebih besar dari hasil produksinya.

“Kalau produksi desa berkembang dan hasilnya mulai diolah serta dipasarkan lebih luas, kebutuhan distribusi tentu ikut berkembang. Tetapi kita belum bisa menyebut penjualan kendaraan saat ini sebagai dampak kedua program tersebut. Hasil program harus dilihat dari usaha yang berjalan dan manfaat yang diterima masyarakat desa,” jelasnya.

Suhendro menilai data kendaraan niaga dapat membantu pemerintah membaca kebutuhan logistik Lampung apabila dilengkapi dengan informasi produksi, kondisi jalur angkut, dan biaya distribusi. Dengan demikian, dukungan anggaran dapat diarahkan ke hambatan yang paling membutuhkan penanganan.

“Penjualan kendaraan memberi sinyal yang menarik. Kabar baik yang ingin kita capai adalah ketika hasil produksi lebih mudah sampai ke pasar, ongkosnya turun, dan petani memperoleh bagian yang lebih baik,” pungkasnya. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]