PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat upaya perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini melalui percepatan penyusunan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan, Penanganan, dan Monitoring Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Lintas Sektor yang digelar di Ruang Rapat Batu Gukhi, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Pesisir Barat yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Armand Achyuni.

Rakor dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Perkumpulan Damar Lampung, Afrintina, S.H., M.H., serta tim dari Kreasi dan pihak terkait lainnya.

Baca Lainnya :

• Wabup Pesisir Barat Hadiri Sosialisasi Pencegahan Korupsi0
• Ketua TP PKK Pesisir Barat Hadiri Rakerda TP PKK Provinsi Lampung 0
• Sekda Pesisir Barat Hadiri Rakor Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 20260
• Bupati Pesisir Barat Hadiri Pengukuhan Arlin Agus Saputra sebagai Raja Setia Muda di Bangkunat0
• Pemkab Gelar Rakor Tindak Lanjut Surat Edaran Bersama Kemendagri dan BPS Tahun 20260

Dalam sambutan Bupati yang disampaikan oleh Asisten I, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan apresiasi kepada Perkumpulan Damar dan seluruh pihak yang selama ini telah berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas perempuan serta mendorong upaya pencegahan perkawinan anak di daerah.

Menurutnya, anak merupakan amanah sekaligus harapan masa depan daerah dan bangsa. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, memperoleh pendidikan yang layak, serta memiliki kesempatan yang luas untuk meraih cita-cita. Pernikahan anak tidak hanya menjadi persoalan keluarga, tetapi juga berkaitan erat dengan masa depan generasi penerus.

Oleh sebab itu, penyusunan Peraturan Bupati ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak anak sekaligus membangun sinergi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi terbaik sehingga regulasi yang disusun benar-benar mampu menjadi solusi nyata dalam menekan angka perkawinan anak serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak-anak di Kabupaten Pesisir Barat.

“Momentum ini menjadi wujud kepedulian bersama untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Keberhasilan upaya perlindungan anak hari ini akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat di masa yang akan datang,” ujar Asisten I saat membacakan sambutan Bupati.

Melalui rakor lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. [MFH/Diskominfotiksan Pesisir Barat]