- Pemkab Pringsewu Gelar Apel Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62
- Pemkab Pringsewu dan KP2MI Jalin Kerjasama
- Perkuat Pencegahan TBC, Bupati Ela Siapkan Gerakan Jemput Bola hingga ke Desa
- Pemkab Lamtim Dorong Lahirnya Wirausaha Baru, Produk Lokal Didorong Naik Kelas
- Inflasi Kota Metro 3,75 Persen, Pemkot Perkuat Intervensi Harga Pangan Jelang Nataru
- Pemkot Metro Perkuat Budaya Kerja ASN BerAKHLAK untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan
- Lampung Barat Kehilangan Putra Terbaik, Makmur Azhari Tutup Usia
- Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Lambar Lampaui Nasional, Pak Cik Bidik WTP ke-17
- Ketua TP Posyandu Pesisir Barat Perjuangkan Dukungan Kemendagri
- Bupati Sampaikan Penjelasan Ranperda Pembentukan Tiga Pekon Baru pada Rapat Paripurna DPRD
Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Lambar Lampaui Nasional, Pak Cik Bidik WTP ke-17

LAMPUNG BARAT, MFH,-- Kabupaten Lampung Barat
mencatat capaian positif dalam Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
(TLRHP) BPK RI sebesar 84,09 persen, melampaui rata-rata nasional 80 persen.
Dari 987 rekomendasi, sebanyak 830 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
BPK.
Capaian tersebut disampaikan dalam entry
meeting Pemeriksaan Terinci Belanja Daerah Tahun 2026 di Ruang Rapat Pesagi,
Kantor Bupati, Kamis (12/11/2026).
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan,
capaian ini menjadi modal penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Setelah meraih WTP sebanyak 16 kali, Lampung Barat kini
membidik prestasi ke-17.
Baca Lainnya :
- Kejar Adipura 2026, Pacik Parosil Perkuat Gerakan Asri Hingga Tingkat Pekon0
- Pak Cik Parosil akan Berhentikan Kepala Sekolah yang Tutupi Kasus Bullying0
- Bupati Parosil dan Forkopimda Perkuat Sinergitas Melalui Kerja Nyata0
- Wabup Mad Hasnurin Pimpin Ziarah Nasional dan Tabur Bunga, Kenang Jasa Pahlawan0
- Kapolres Lampung Barat Pimpin Upacara Hari Pahlawan 20260
Parosil meminta seluruh kepala perangkat daerah
bersikap kooperatif, terbuka, dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data
pemeriksaan.
Ia menegaskan, pemeriksaan
BPK bukan untuk ditakuti, melainkan menjadi sarana evaluasi dan perbaikan tata
kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas.
[MFH/Diskominfo]











