PRINGSEWU, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjalin kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Nota kesepahaman kerjasama bidang perlindungan tenaga kerja di luar negeri ini ditandatangani bersama oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Direktur Jenderal Perlindungan KP2MI Rinardi di Ruang Kerja Bupati Pringsewu, Kantor Pemkab setempat, pada Rabu, 11 November 2026.

Menurut Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, kerja sama ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkab Pringsewu guna menghadirkan tata kelola migrasi yang aman, terintegrasi, dan bermartabat dari tingkat pekon hingga internasional. Pihaknya sangat mendukung dan siap berkolaborasi, terutama dalam pengalokasian anggaran APBD dengan APBN, serta penyediaan SDM yang akuntabel demi kelancaran program.

"Keberhasilan tata kelola pekerja migran ini tidak diukur dari seberapa banyak warga yang berangkat ke luar negeri, melainkan dari seberapa terlindungi hak-haknya, seberapa tinggi kompetensinya, dan seberapa sejahtera keluarga yang ditinggalkan di Kabupaten Pringsewu," ujarnya.

Baca Lainnya :

• Bupati Pringsewu Buka Festival Kreasi Kuliner Berbahan Dasar Mocaf0
• 25 Kepala Sekolah di Kabupaten Pringsewu Dilantik dan Diambil Sumpah0
• Umi Laila: Pemuda Kekuatan Penting Pembangunan Bangsa 0
• Pemkab Pringsewu Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan 20260
• Pemkab Pringsewu Sosialisasi Penerapan Jaring Pengaman Pringsewu Makmur0

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan KP2MI Rinardi mengatakan kerangka konseptual dari program kerja sama ini adalah dalam rangka penguatan governance dan kepastian hukum, yang mengacu pada UU No.18 Tahun 2017 maupun regulasi terkait lainnya, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan HAM bagi para Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya.

"Paradigma yang dipakai juga bertransformasi, yakni mengubah pendekatan dari sekadar penanganan kasus pasca-kejadian (reaktif) menjadi mitigasi risiko, pencegahan penempatan ilegal, dan penguatan kompetensi (preventif dan pemberdayaan)," katanya.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut turut dihadiri Kepala Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung Mulia Nugraha, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pringsewu Agus Wijanarko, Kadis Kesehatan Ali Subagiyo, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Judi Muljana, Kadis Kopdagprin Sulistiyo Ningsih, Kadis Sosial Debi Hardian, Kadis Kominfo Moudy Ary Nazolla, serta Kabid Ketenagakerjaan Nia Marulita Sirait.

Untuk diketahui, pilar utama rencana kerja (2026–2031), mencakup 6 ruang lingkup sinergi strategis antara Pemkab Pringsewu dan KP2MI, yakni pertama, Integrasi Informasi Supply dan Demand, berupa pemetaan komprehensif peluang kerja luar negeri dan kualifikasi pencari kerja di Pringsewu, guna mencegah informasi palsu/sindikasi ilegal.

Kedua, yaitu Peningkatan Keterampilan dan Bahasa, dengan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi agar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Pringsewu memiliki daya saing tinggi di pasar global. Kemudian ketiga, adalah Standarisasi Layanan Kesehatan, berupa penyiapan fasilitas kesehatan/Laboratorium Kesehatan Daerah terverifikasi untuk pemeriksaan kesehatan yang presisi bagi CPMI.

Selanjutnya, keempat, Pengawasan dan Penegakan Hukum, dengan pengendalian ketat terhadap P3MI dan LPK/BLK-LN di wilayah Kabupaten Pringsewu, demi memberantas praktek non-prosedural. Kelima, berupa Advokasi dan Penanganan Masalah, diantaranya dengan memfasilitasi kepulangan, perawatan medis, serta advokasi bagi PMI yang bermasalah, sakit, atau meninggal dunia.

Serta yang keenam, yakni Pemberdayaan Ekonomi dan Reintegrasi Sosial, dengan membentuk database wirausaha Purna Pekerja Migran Indonesia mengadakan pelatihan literasi keuangan, dan pendampingan keluarga PMI. [MFH/Diskominfo]