- Tim Gabungan PGRI Ranting 04 Kalianda Juara Turnamen Volly Ball HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026
- Pemkot Metro Tegaskan Komitmen Pelayanan Sosial
- Bupati Parosil Mabsus Hadiri Rakor Gubernur Lampung
- Panen Medali di Porprov X, Muaythai dan Biliar Sumbang 9 Medali, Pencak Silat Bidik Emas
- Tak Hanya Jalan Provinsi, Gubernur Siapkan Peningkatan Infrastruktur Jalan Desa dan Pertanian
- Gubernur Targetkan Festival Sungai Mesuji Masuk Kalender Event Nasional 2027
- Gubernur Mirza Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Jawab Aspirasi Masyarakat Mesuji
- Tanggamus Sementara Tempati Posisi Ketiga Klasemen Porprov X Lampung
- Jumat Berkah, Personel Polsek Kota Agung Salurkan Bantuan kepada Enam Lansia
- Polsek Sumberejo Identifikasi Kebakaran Dapur Rumah Warga Argomulyo
Pemprov Lampung Dorong Regulasi Agraria yang Lindungi Hak Masyarakat

BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi
Lampung menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka penyusunan Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027, di
Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung
Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait
kebutuhan regulasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat daerah,
khususnya mengenai penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.
Gubernur Mirza mengapresiasi kunjungan kerja
Baleg DPR RI ke Provinsi Lampung sebagai upaya menyerap aspirasi daerah dan
menghimpun masukan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027.
Baca Lainnya :
- Bupati Tanggamus Sambangi Atlet Porprov di Asrama Haji, Beri Motivasi dan Semangat0
- Wabup Agus Suranto, Waka DPRD Rangga Putra Hakim dan Sekda Hadiri Pembukaan Porprov X Lampung 20260
- Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa0
- Porprov Lampung X, Ajang Menjaring Atlet Potensial Menuju Prestasi Nasional0
- SMK Berdampak, Pemprov Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah0
Menurutnya, pembentukan undang-undang memiliki
peran penting dalam penyelenggaraan negara, tidak hanya untuk memberikan
kepastian hukum, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan menjadi
landasan pelaksanaan pembangunan.
Ia menilai, penyusunan Prolegnas perlu
mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan legislasi tahun sebelumnya serta
kebutuhan nyata masyarakat, termasuk berbagai persoalan yang belum memiliki
kepastian penyelesaian melalui regulasi yang memadai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian
Pemerintah Provinsi Lampung adalah sengketa dan konflik agraria. Gubernur
menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat sekitar 45 kasus
sengketa lahan di Lampung yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari
masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga
masyarakat adat.
“Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam
menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga
regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita
selesaikan ke depan,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, persoalan pertanahan di Lampung
memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagian
besar penduduk Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman
pangan maupun komoditas perkebunan.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat yang
mendorong perbaikan harga komoditas pertanian dinilai telah memberikan dampak
positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Namun, manfaat tersebut belum
sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama buruh tani yang tidak
memiliki lahan sendiri.
Menurut Gubernur, kondisi tersebut menjadi
salah satu tantangan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga
komoditas lebih banyak dinikmati oleh pemilik lahan, sementara buruh tani yang
menggarap lahan milik orang lain belum tentu memperoleh peningkatan pendapatan
yang sebanding.
“Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi
yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh
tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang
sama. Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan,” jelasnya.
Gubernur berharap, berbagai aspirasi daerah tersebut
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi nasional, sehingga
mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pemerataan manfaat
pembangunan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya
sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang yang dibentuk pemerintah
pusat dengan peraturan daerah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat
diterapkan secara selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.
Gubernur juga mengapresiasi peran anggota Baleg
DPR RI dari daerah pemilihan Lampung, Bob Hasan, dalam menjembatani aspirasi
masyarakat daerah ke tingkat nasional.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg
DPR RI Bob Hasan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung beserta
jajaran atas penerimaan dan fasilitasi kunjungan kerja tersebut.
Ia menjelaskan, pada masa persidangan tahun
sidang 2026–2027, Baleg DPR RI membentuk dua tim kunjungan kerja dalam rangka
penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, yakni ke Provinsi Lampung dan
Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Bob Hasan, kunjungan kerja tersebut
merupakan bagian dari upaya DPR RI untuk memastikan proses pembentukan regulasi
dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi kepentingan
bangsa.
Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan
perkembangan penyusunan regulasi, termasuk penyelesaian rancangan aturan
mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Ia menegaskan bahwa peraturan di
tingkat daerah tetap harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan
agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Terkait persoalan agraria yang disampaikan
Gubernur, Bob Hasan menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang
Pengaturan Reforma Agraria menjadi salah satu landasan penting dalam
menciptakan kepastian hukum atas pengusahaan dan pengelolaan lahan, baik di
kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
Ia menegaskan, pengaturan reforma agraria tidak
dimaksudkan untuk menghambat investasi, melainkan memberikan kepastian hukum
serta mencegah adanya celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan
lahan.
Bob Hasan juga menjelaskan pentingnya
membedakan penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Dalam hal sengketa,
masyarakat yang memiliki bukti hak atas tanah dapat memperoleh pemulihan hak
atau restitusi. Sementara itu, redistribusi tanah menjadi salah satu instrumen
dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk pengaturan alokasi 20 persen dari
luasan HGU serta kewajiban penyediaan plasma bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa pengelolaan lahan berskala
besar harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah usaha. Jangan
sampai aktivitas ekonomi dan investasi berkembang, tetapi masyarakat yang
tinggal di sekitarnya tidak turut merasakan peningkatan kesejahteraan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan
terbangun komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat antara DPR RI, pemerintah
pusat, pemerintah daerah, DPD RI, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan
dalam proses penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak
hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan di
daerah dan mendorong pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat.
[MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]










