- Hari Kakao Indonesia ke-14 Digelar di Pesawaran
- Bupati Membuka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Pekon Pandansari
- Pemkab Salurkan Bantuan Pangan di Wonodadi dan Pringsewu Timur
- Pemkab Pringsewu Gelar Festival Literasi 2026
- Pemkab Lampung Timur Ajukan Tiga Raperda
- Wali Kota Metro Instruksikan TPID Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Nataru
- Gemilang di Porprov X Lampung 2026, Pesisir Barat Tambah Dua Medali
- Wabup Agus Suranto Evaluasi Kampung Nelayan Merah Putih di Pematang Sawa
- Wabup Sidak Pembangunan di Pematang Sawa, Temukan Retakan Jalan Rigid Beton
- Bupati Tanggamus Sambangi Atlet Porprov di Asrama Haji, Beri Motivasi dan Semangat
Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa

BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Gubernur Lampung Rahmat
Mirzani Djausal mendorong penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) agar tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman
dan ketertiban lingkungan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat hingga tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan
Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) dan program Masyarakat Sadar
Hukum (Masdarkum) yang menjadikan Lampung sebagai daerah percontohan nasional.
"Melalui penguatan Aslinmas dan program
Masdarkum, kita ingin Linmas bekerja lebih efektif, terkoordinasi, profesional,
dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga
diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke
desa-desa," kata Gubernur Mirza saat menghadiri kegiatan Penguatan
Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung dalam rangka
Masyarakat Sadar Hukum di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur
Lampung, Kamis (19/11/2026).
Gubernur Mirza mengatakan, Linmas memiliki
peran strategis dalam kehidupan masyarakat karena menjadi unsur yang
bersentuhan langsung dengan warga. Selama ini, anggota Linmas turut membantu
menjaga keamanan dan ketertiban, menyosialisasikan berbagai program pemerintah,
hingga menjadi pihak pertama yang hadir ketika terjadi kebakaran, bencana,
maupun gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.
Baca Lainnya :
- Porprov Lampung X, Ajang Menjaring Atlet Potensial Menuju Prestasi Nasional0
- SMK Berdampak, Pemprov Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah0
- Pemprov Dorong Perguruan Tinggi Perkuat Riset dan Inovasi Pembangunan Daerah0
- HKN ke-62, Pemprov Lampung Tekankan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan0
- Gubernur Lampung Dorong Pembangunan Pabrik Pakan Mandiri, Tekan Harga Protein Hewani0
Meski memiliki kontribusi besar, Gubernur Mirza
menilai keberadaan Linmas selama ini belum sepenuhnya ditopang organisasi yang
mampu menghimpun aspirasi dan memperjuangkan peningkatan kapasitas anggotanya.
Karena itu, pembentukan Aslinmas diharapkan menjadi wadah koordinasi sekaligus
memperkuat profesionalitas, kemandirian, dan kesejahteraan anggota Linmas di
seluruh Indonesia.
Menurut Gubernur Mirza, penguatan Aslinmas juga
menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dan
keadilan hukum. Melalui Masdarkum, anggota Linmas diharapkan dapat menjadi
penghubung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum
sehingga berbagai persoalan di tingkat desa dapat diketahui dan ditangani lebih
cepat.
Ia menilai program tersebut sejalan dengan Asta
Cita Presiden, khususnya agenda ketujuh mengenai penguatan reformasi politik,
hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Penguatan kesadaran hukum dari tingkat desa dinilai penting agar kehadiran
negara dan aparat penegak hukum dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza juga
mengungkapkan bahwa jumlah anggota Satlinmas dan unsur pendukung di Lampung
telah mencapai sekitar 88.000 orang berdasarkan data yang disampaikan dalam
rapat. Ia meminta para bupati dan wali kota mengonsolidasikan dukungan agar
potensi besar tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat ketertiban,
perlindungan, dan kesadaran hukum masyarakat.
Lampung dipilih sebagai lokasi percontohan
Masdarkum sebelum program tersebut diterapkan secara lebih luas di seluruh
Indonesia pada 2027. Gubernur Mirza meminta seluruh pemerintah kabupaten dan
kota memberikan dukungan penuh karena keberhasilan pelaksanaan percontohan di
Lampung akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan program di tingkat
nasional.
Gubernur Mirza juga turut mendorong kader
Masdarkum menjadi penggerak berbagai program pembangunan berbasis desa, seperti
gerakan memilah sampah, budi daya ikan tematik, usaha ayam petelur, dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dengan demikian, keberadaan Linmas
tidak hanya berorientasi pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga
berkontribusi terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa Masdarkum merupakan
sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari program
Jaga Desa Kejaksaan. Melalui program ini, sebanyak 2.651 kader yang berasal
dari anggota Linmas akan disiapkan untuk mewakili desa dan kelurahan di seluruh
Lampung.
Para kader tersebut akan mendapatkan pelatihan
mengenai pemahaman hukum, pengamatan kondisi sosial, serta kemampuan teknologi
informasi. Mereka nantinya mencatat berbagai perkembangan dan persoalan di
lingkungan masing-masing setiap hari melalui aplikasi yang telah disiapkan
Kejaksaan.
Danang menegaskan, kader Masdarkum tidak
dibentuk sebagai aparat penegak hukum, penyelidik, ataupun penyidik. Mereka
bertugas secara sukarela untuk mengamati, mengumpulkan, dan menyampaikan
informasi mengenai kondisi masyarakat agar dapat dianalisis oleh jajaran
kejaksaan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah
penanganan yang diperlukan.
Pelatihan kader dijadwalkan berlangsung pada
24–26 November 2026 secara serentak di 15 kabupaten/kota dengan lebih dari 90
kelas. Peserta akan mengikuti seleksi berdasarkan sejumlah persyaratan, antara
lain batas usia maksimal 45 tahun, kemampuan menggunakan teknologi informasi,
serta kepemilikan perangkat komunikasi sesuai standar yang ditentukan.
Kejaksaan juga akan melakukan pembinaan dan
evaluasi terhadap kader yang dinyatakan lulus pelatihan. Mereka akan memperoleh
sertifikat, sementara kualitas informasi yang dihimpun akan diuji melalui
wawancara terhadap dua responden di setiap desa atau kelurahan, dengan
supervisi pada 10 persen desa atau kelurahan setiap bulan.
Evaluasi awal program direncanakan berlangsung
hingga akhir Desember 2026. Pada 28 Desember mendatang, Kejaksaan bersama para
pemangku kepentingan akan menggelar forum diskusi kelompok (FGD) untuk
mengevaluasi informasi yang terkumpul, sekaligus merumuskan perbaikan
pelaksanaan program.
Selain memperkuat kesadaran hukum, Pemprov
Lampung juga mendorong agar Aslinmas dan Masdarkum memberikan manfaat ekonomi
bagi para anggotanya. Gubernur Mirza menyebutkan, pemerintah akan mengembangkan
kolaborasi dengan Perum Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Bank
Lampung, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta
mitra strategis lainnya.
Melalui kerja sama tersebut, anggota Linmas
berpeluang mendapatkan akses pemberdayaan usaha, termasuk program KUR dari Bank
Lampung, dukungan pembiayaan dari BSI, serta program Mekaar dari PNM.
Kolaborasi dengan Bulog juga diarahkan untuk mendorong anggota menjadi bagian
dari jaringan usaha RPK sehingga penguatan tugas sosial berjalan beriringan
dengan peningkatan kesejahteraan.
Kegiatan penguatan Aslinmas tersebut juga
dihadiri Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra, Ketua DPD
Aslinmas Provinsi Lampung Muhammad Firsada, para bupati dan wali kota atau
perwakilannya, jajaran Kejaksaan Negeri se-Lampung, serta perwakilan Bank Lampung,
Bulog, PNM, BSI, PLN, Bukit Asam, dan Pelindo. Dalam kesempatan yang sama, Plh.
Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra menekankan pentingnya
koordinasi lintas sektor, materi pelatihan yang praktis, pendekatan humanis,
serta kesiapan teknis agar pelaksanaan Masdarkum berjalan efektif dan tepat
sasaran.
Melalui penguatan Aslinmas dan pelaksanaan
Masdarkum, Pemprov Lampung berharap jangkauan pelayanan hukum semakin dekat
dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan
mampu mempercepat deteksi dan penanganan persoalan sosial, meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, sekaligus
membuka peluang peningkatan kesejahteraan anggota Linmas untuk mewujudkan
Lampung yang aman, tertib, dan sejahtera. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]










