- Hari Kakao Indonesia ke-14 Digelar di Pesawaran
- Bupati Membuka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Pekon Pandansari
- Pemkab Salurkan Bantuan Pangan di Wonodadi dan Pringsewu Timur
- Pemkab Pringsewu Gelar Festival Literasi 2026
- Pemkab Lampung Timur Ajukan Tiga Raperda
- Wali Kota Metro Instruksikan TPID Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Nataru
- Gemilang di Porprov X Lampung 2026, Pesisir Barat Tambah Dua Medali
- Wabup Agus Suranto Evaluasi Kampung Nelayan Merah Putih di Pematang Sawa
- Wabup Sidak Pembangunan di Pematang Sawa, Temukan Retakan Jalan Rigid Beton
- Bupati Tanggamus Sambangi Atlet Porprov di Asrama Haji, Beri Motivasi dan Semangat
Pemkab Lampung Timur Ajukan Tiga Raperda
Dorong Pendidikan Inklusif hingga Tata Kelola Aset Daerah

LAMPUNG TIMUR, MFH,-- Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur, Kamis (19/11/2026), di Sukadana.
Penyampaian tersebut dilakukan oleh Sekretaris
Daerah (Sekda) Lampung Timur, Rustam Effendi, yang mewakili Bupati Lampung
Timur, Ela Siti Nuryamah, sekaligus membacakan sambutan tertulis Bupati di
hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua dan para Wakil Ketua DPRD,
anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD),
serta para kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Baca Lainnya :
- Hari Kedua Susur Budaya, Ajak Pelajar Mengenal dan Melestarikan Warisan Sejarah Daerah0
- Nelayan Pasir Sakti Terima Bantuan Mesin Kapal hingga Fish Finder0
- Susur Budaya, Peserta Didik Diajak Mengenal dan Mengenali Warisan Sejarah di Lampung Timur0
- Pemkab Lampung Timur Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Korupsi0
- Lampung Timur Bidik Tiga Besar Porprov Lampung 20260
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menyampaikan
bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan bagian penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Selain menjadi landasan hukum pelaksanaan
kewenangan pemerintah, regulasi daerah juga berperan dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, produk hukum daerah harus terus
disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta dinamika
kebutuhan masyarakat.
Adapun tiga Raperda yang disampaikan Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur meliputi:Pertama, Raperda tentang Akomodasi yang Layak
untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Raperda ini diarahkan untuk memperkuat
penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan memastikan peserta didik
penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses
pendidikan.
Pengaturannya mencakup dukungan anggaran,
penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, ketersediaan pendidik
dan tenaga kependidikan, hingga penyesuaian proses pembelajaran sesuai
kebutuhan peserta didik.
Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tidak
ada peserta didik yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena
keterbatasan aksesibilitas maupun fasilitas pendukung.
Kedua, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan
regulasi daerah dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan tentang desa,
termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2026.
Melalui penyesuaian tersebut, pemerintah daerah
berharap pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa
memiliki kepastian hukum yang lebih jelas, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan desa dapat berjalan tertib, demokratis, dan berkesinambungan.
Ketiga, Raperda tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.
Raperda ini menjadi langkah penting dalam
memperkuat tata kelola aset milik pemerintah daerah agar lebih tertib, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.
Pengaturan tersebut mencakup seluruh tahapan
pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, hingga penghapusan barang milik daerah.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, aset daerah
diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Bupati juga berharap ketiga Raperda tersebut
dapat dibahas secara cermat dan konstruktif bersama DPRD, dengan memperhatikan
aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kesesuaiannya dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ia turut mengharapkan adanya saran, masukan,
dan pandangan dari pimpinan serta seluruh anggota DPRD agar produk hukum yang
dihasilkan benar-benar berkualitas, dapat diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Lampung Timur.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga
menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama
dan kemitraan yang selama ini terjalin dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah.
Melalui pembahasan tiga Raperda tersebut,
sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan semakin kuat dalam
menghadirkan regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga
berdampak nyata terhadap pemerataan layanan pendidikan, tata kelola
pemerintahan desa, serta optimalisasi aset daerah.
Sebab, kualitas peraturan
daerah pada akhirnya harus diukur dari manfaatnya bagi masyarakat dan
kemampuannya menjawab kebutuhan pembangunan Lampung Timur. [MFH/Komdigi]











