- Tanggamus Sementara Tempati Posisi Ketiga Klasemen Porprov X Lampung
- Jumat Berkah, Personel Polsek Kota Agung Salurkan Bantuan kepada Enam Lansia
- Polsek Sumberejo Identifikasi Kebakaran Dapur Rumah Warga Argomulyo
- Tiga Raperda Dibahas, Pemkab Dorong Regulasi yang Berpihak pada Masyarakat
- Wali Kota Metro Launching Kelurahan Siaga TBC 2026
- Pemkot Metro Rakor Bersama Gubenur, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah
- Pak Cik Parosil Kunjungi dan Beri Motivasi Atlet Porprov Lambar
- Tiga Atlet Muaythai Tembus Final Porprov X Lampung 2026
- Pemkab Pesisir Barat Perkuat Sinergi Lintas Sektor Melalui Paud HI
- Pemprov Lampung Dorong Regulasi Agraria yang Lindungi Hak Masyarakat
Pemerintah Perketat Impor Etanol dan Singkong
Lampung Sambut Baik Kebijakan Pro-Petani

JAKARTA,
MFH – Pemerintah pusat resmi memperketat impor etanol dan ubi kayu (singkong)
beserta produk turunannya, termasuk tepung tapioka.
Kebijakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut,
tertuang dalam dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang diteken
Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat (19/9/2025).
Permendag 31 Tahun 2025 mengatur kebijakan impor ubi kayu dan turunannya,
sementara Permendag 32 Tahun 2025 mengatur kembali tata niaga impor etanol.
Kedua regulasi tersebut berlaku 14 hari setelah diundangkan dan menetapkan
bahwa mekanisme impor hanya dapat dilakukan melalui Persetujuan Impor (PI) dengan
persyaratan ketat.
Mendag Budi Santoso menegaskan, aturan ini bertujuan menjaga kepastian pasokan
industri, melindungi petani, sekaligus menjamin ketahanan pangan dan energi
nasional.
“Kebijakan impor akan disesuaikan dengan kebutuhan nasional, kapasitas
produksi dalam negeri, dan potensi kekurangannya. Dengan demikian kepentingan
industri terpenuhi, namun perlindungan terhadap petani singkong dan tebu juga
tetap terjaga,” jelasnya.
Budi menambahkan, pengaturan kembali impor etanol juga penting untuk
melindungi pendapatan petani tebu dan menjaga stabilitas harga tetes tebu yang
menjadi bahan baku utama.
“Etanol memang sangat penting bagi industri, tetapi juga harus dipastikan
tidak merugikan petani. Karena itu impor kembali dikenakan ketentuan
Persetujuan Impor,” tegasnya.
Senada dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa
kebijakan larangan terbatas (Lartas) impor etanol dan tapioka merupakan arahan
langsung Presiden untuk memastikan kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas
utama.
“Kalau produksi dalam negeri mencukupi, impor ditiadakan. Ini untuk memberikan
kepastian pasar bagi petani lokal,” ujar Mentan seusai rapat koordinasi dengan
Pemprov Lampung dan sejumlah asosiasi petani singkong dan tebu di Jakarta, Jumat
(19/9/2025).
Amran menambahkan, dalam 10 bulan terakhir Presiden telah mengeluarkan 17
instruksi di sektor pangan yang berdampak langsung pada petani, mulai dari
subsidi bibit Rp200 miliar, regulasi pupuk melalui SETA, hingga program bongkar
ratoon tebu senilai Rp1,6 triliun.
“Semua kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan
meningkatkan kesejahteraan petani,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi
atas kebijakan tersebut. Menurutnya, Lampung yang menyumbang sekitar 70 persen
produksi singkong nasional selama ini menghadapi tekanan akibat harga tepung
tapioka global yang merosot serta derasnya impor.
“Penutupan keran impor tepung tapioka melalui kebijakan Lartas diharapkan mampu
mengangkat kembali harga singkong di Lampung dan daerah lain. Kami juga
mendorong adanya penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk tepung tapioka
agar perdagangan lebih terkendali dan petani mendapat keuntungan yang lebih
adil,” kata Gubernur Mirza.
Kebijakan baru ini menandai upaya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan industri
dengan kepentingan petani, sekaligus memperkuat pondasi ketahanan pangan dan
energi menuju kemandirian ekonomi nasional. [MFH/**]











