- Tanggamus Sementara Tempati Posisi Ketiga Klasemen Porprov X Lampung
- Jumat Berkah, Personel Polsek Kota Agung Salurkan Bantuan kepada Enam Lansia
- Polsek Sumberejo Identifikasi Kebakaran Dapur Rumah Warga Argomulyo
- Tiga Raperda Dibahas, Pemkab Dorong Regulasi yang Berpihak pada Masyarakat
- Wali Kota Metro Launching Kelurahan Siaga TBC 2026
- Pemkot Metro Rakor Bersama Gubenur, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah
- Pak Cik Parosil Kunjungi dan Beri Motivasi Atlet Porprov Lambar
- Tiga Atlet Muaythai Tembus Final Porprov X Lampung 2026
- Pemkab Pesisir Barat Perkuat Sinergi Lintas Sektor Melalui Paud HI
- Pemprov Lampung Dorong Regulasi Agraria yang Lindungi Hak Masyarakat
Aspirasi Petani Singkong Lampung Didengar, Presiden Instruksikan Lartas Impor Tapioka

JAKARTA, MFH,-- Perjuangan Gubernur
Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam membawa aspirasi petani singkong
membuahkan hasil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera
menerapkan larangan terbatas (Lartas) impor etanol dan tepung tapioka untuk
melindungi petani lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Instruksi tersebut disampaikan Menteri
Pertanian Andi Amran Sulaiman usai memimpin Rapat Perlindungan dan Penyelesaian
Permasalahan Petani Ubi Kayu dan Tebu, di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian,
Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025). Rapat ini mempertemukan pemerintah pusat,
pemerintah daerah, aparat penegak hukum, asosiasi petani, serta pelaku usaha
dari sektor singkong, tapioka, hingga tebu.
Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan
Lartas merupakan arahan langsung Presiden untuk memastikan kebutuhan dalam
negeri menjadi prioritas utama.
Baca Lainnya :
- Musdes RKPDes Desa Maja Tahun Anggaran 2026 Digelar, BLT DD Tahap III Disalurkan0
- Gubernur Lampung Lantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama0
- Desa TAPIS Hadir di Tanggamus0
- Polsek Tulang Bawang Tengah Gelar Gerakan Pangan Murah di Tiyuh Tirta Makmur0
- Launching Penyerahan Tubaba Berdaya dan Diskusi Bersama Komunitas Bolo Ngarit0
“Khusus etanol, kita akan terbitkan
Lartas, larangan terbatas impor. Kalau produksi dalam negeri mampu memenuhi
kebutuhan, impor ditiadakan. Begitu juga singkong, jika bisa dipenuhi, impor
tepung tapioka tidak diperbolehkan,” ujar Amran.
Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen
penuh menghentikan impor ketika produksi dalam negeri mencukupi, sehingga
petani mendapat kepastian pasar.
Tepung tapioka adalah produk turunan yang
dihasilkan dari olahan singkong. Ketika impor tepung tapioka tinggi, permintaan
singkong dari petani lokal menurun karena industri lebih memilih pasokan impor
dengan harga lebih murah. Akibatnya, harga singkong di tingkat petani anjlok
meski produksi melimpah.
Dengan adanya Lartas impor tapioka,
industri dalam negeri kembali diarahkan untuk menyerap singkong lokal.
Kebijakan ini diyakini mampu mengangkat harga singkong, menjaga keberlangsungan
petani, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.
Menanggapi kebijakan tersebut, Gubernur
Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden
kepada petani singkong. Menurutnya, Lampung sebagai penyumbang sekitar 70
persen produksi singkong nasional sangat merasakan dampak penurunan harga
akibat derasnya impor tepung tapioka.
“Alhamdulillah, perjuangan panjang kita
bersama petani akhirnya mendapat perhatian serius Presiden. Dengan kebijakan
Lartas ini, harga singkong InsyaAllah akan kembali naik dan petani Lampung bisa
lebih sejahtera,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menekankan bahwa persoalan utama petani
singkong di Lampung bukan pada produksi, melainkan harga jual yang anjlok
karena pasar dibanjiri impor. Dengan adanya Lartas, Pemprov Lampung optimistis
harga akan stabil dan lebih menguntungkan bagi petani.
Selain itu, Gubernur Mirza juga
mengusulkan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk
tepung tapioka. Menurutnya, hal ini penting untuk mengendalikan rantai
perdagangan dan memastikan nilai tambah kembali ke petani.
“Kita ingin harga tapioka di pasar
terkendali, sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih layak. Pemprov
Lampung akan terus mengawal implementasi kebijakan pusat ini agar benar-benar
dirasakan oleh petani,” tambahnya.
Pemprov Lampung menyambut baik langkah
strategis pemerintah pusat. Dengan dukungan kebijakan Lartas, diharapkan sektor
singkong tidak hanya bangkit, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal dan
nasional.
“Kita akan terus berkolaborasi dengan
pemerintah pusat, asosiasi, dan pelaku usaha agar Lampung tetap menjadi lumbung
singkong nasional yang mensejahterakan rakyatnya,” tutup Gubernur Mirza.
[MFH/Adpim Provinsi Lampung]











