- Gubernur Cup 2026 Dibuka, Gubernur: Kompetisi Jalan Meningkatkan Kualitas Generasi Muda
- Perkuat Pembangunan SDM, Gubernur Mirza: Infrastruktur Harus Diiringi Akhlak dan Iman
- Purnama Wulan Sari Mirza Lepas Tri Wahyuni Perkuat Indonesia di Asian Games 2026 Jepang
- Pamerkan Kriya Lampung di Kriyanusa 2026, Batin Wulan Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Global
- Pemprov Lampung Dorong Ekonomi Berbasis Teknologi dan Komunitas
- Bukan Sekadar Akses, Gubernur Mirza Tekankan Penghormatan terhadap Martabat Kaum Tuli
- Warga Sragi Jadi Korban Love Scam di Peras Rp290 Juta, Pelaku di Tangkap di Brebes
- Polsek Pematang Sawa Pastikan Karhutla di Tampang Tua Telah Padam
- Penjualan Kendaraan Niaga Naik, Trend Positif Penguatan Distribusi Hasil Pertanian Lampung
- APIK Dorong Transformasi Kakao Lampung Timur Berbasis Petani dan Kolaborasi
Wabup Lampura: Hilangkan Aset RSUD Ryacudu Adalah Tindakan Pidana

LAMPUNG UTARA, MFH,--Wakil
Bupati Lampung Utara, Romli, meminta pihak Rumah Sakit Umum (RSU) H.M Ryacudu Kotabumi
bertanggung jawab atas dugaan hilangnya Alat Kesehatan (Alkes) Radiologi X
Polymobile Plus yang ada di rumah sakit tersebut.
“Apapun
yang terjadi ketika barang milik negara hilang, baik di sengaja ataupun tidak
disengaja OPD harus bertanggung jawab. Ketika barang milik negara tidak dalam
tempatnya itu namanya penggelapan pidana,” cetus Romli, Senin (20/7/2025).
Untuk
itu, ketika aset negara tersebut hilang, maka pihak rumah sakit bukan hanya
harus mengganti, akan tetapi harus di usut dan di penjarakan.
Baca Lainnya :
- Wakil Bupati Tinjau PT. Bumi Waras Terkait Perizinan Usaha0
- Polres Lampung Utara Gelar Penanaman Jagung Serentak0
- Letkol Inf Roni Faturohman Pimpin Kodim 0412/LU0
- Alasan Taman Bunga Ditutup Bikin Geleng Kepala0
- Risma berjanji Akan Tolak Tawaran Jadi Menteri apapun yang terjadi0
“Bukan
main-main ini, itu ada unsur sengajanya. Barang milik negara barang yang
seharusnya ada ditempatnya malah di pindahkan, saya tidak main-main. Saya tidak
ada toleransi ketika saya beri waktu sekian hari, sehari dua hari tidak
diindahkan pidanakan,” tegasnya.
Untuk
sistem pengawasan tambah Wabup, setiap SKPD memiliki masing-masing pengelolaan
barang dan jasa induknya sendiri ada di Aset.
“Misalnya
di dinas kesehatan ada kendaraan bermotor milik Pemkab Lampura, itu pengelola
barang dan jasanya harus melaporkan ke Aset. Berapa Nopol-nya, tahun berapa,
barangnya semua harus jelas,” jelasnya. [MFH/**]











