METRO, MFH,-- Pemerintah Kota Metro mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Sistem ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi, mempercepat pencairan anggaran, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas transaksi pemerintah daerah.

Penerapan SP2D Online tersebut disosialisasikan kepada para bendahara pengeluaran dan operator SIPD Penatausahaan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Metro, Jumat (7/8/2026). Kegiatan tersebut turut melibatkan PT Bank Lampung sebagai mitra dalam implementasi sistem.

Dikesempatan ini Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, mengatakan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari tuntutan modernisasi birokrasi.

Baca Lainnya :

• Sekda Metro Audiensi Bersama KONI, Bahas Persiapan Porprov Lampung 20260
• LPAI Metro Audiensi dengan Sekda, Siapkan Seminar Parenting Nasional0
• Staf Ahli Menteri Pertanian Kunjungi Kota Metro0
• Pemkot Metro Kantongi Sertifikat Hak Pakai Lahan di Ganjar Asri0
• Pimpin Apel di Damkarmat, Wali Kota Tekankan Profesionalisme dan Respons Cepat Pelayanan0

“Pengelolaan keuangan berbasis digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam era modernisasi birokrasi,” kata Ahmad Hariyanto.

Menurutnya, pemanfaatan fitur SP2D Online pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) menjadi langkah strategis untuk menciptakan proses transaksi pemerintahan yang lebih cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini, proses pengajuan hingga penerbitan SP2D secara konvensional membutuhkan koordinasi dan proses administrasi yang cukup panjang. Dengan sistem terintegrasi, proses tersebut dapat dilakukan secara digital sehingga alur pencairan dana menjadi lebih sederhana dan mudah dipantau.

“Dengan integrasi sistem SP2D Online ini, kita memangkas birokrasi dan menghadirkan berbagai efisiensi,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, penerapan sistem tersebut memberikan sejumlah manfaat, mulai dari mempercepat proses transaksi, meningkatkan transparansi, hingga mengurangi potensi kesalahan dalam penginputan data.

Setiap tahapan pencairan juga dapat dilacak secara lebih akurat. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap transaksi pemerintah daerah.

“Setiap tahapan pencairan dapat dilacak secara akurat, sehingga kita dapat meminimalisasi risiko kesalahan input data manual maupun potensi human error,” jelasnya.

Selain mempercepat transaksi, SP2D Online juga mendukung efisiensi operasional melalui pengurangan penggunaan dokumen berbasis kertas (paperless). Integrasi antara perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Metro, serta Bank Daerah diharapkan membuat proses administrasi keuangan menjadi lebih sederhana.

Namun, dirinya menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem dan teknologi. Kesiapan aparatur yang menjalankan sistem menjadi faktor penting agar penerapan SP2D Online dapat berjalan optimal.

“Keberhasilan implementasi SP2D Online ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan aplikasi atau sistem yang kita gunakan, tetapi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta sosialisasi mengikuti materi teknis secara serius dan aktif menyampaikan kendala yang mungkin ditemui dalam penerapan sistem tersebut.

Ahmad Hariyanto berharap proses transisi dari mekanisme konvensional menuju sistem digital dapat berlangsung secara bertahap dan lancar tanpa mengganggu pelayanan pemerintahan maupun pelaksanaan program pembangunan.

“Kita samakan persepsi dan komitmen agar masa transisi menuju sistem digital ini dapat berjalan mulus tanpa mengganggu ritme pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Metro,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Lampung beserta tim teknis yang telah mendukung pelaksanaan sosialisasi SP2D Online.

Melalui penerapan sistem tersebut, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin cepat, transparan, efisien, akuntabel, dan berbasis teknologi, sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah daerah. [MFH/Diskominfo Metro]